Contoh Critical Review

TUGAS INDIVIDU

(Critical Review Penelitian Pustaka)

Nama                          : Chomariyana Kartika Hesti

NPM                           : 170110120139

Mata Kuliah              : Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia

Penerapan Kartu Jakarta Sehat sebagai Salah Satu Aspek Pelayanan Jaminan Kesehatan

Tulisan ini adalah critical review untuk penelitian pustaka tentang Penerapan Kartu Jakarta Sehat sebagai Salah Satu Aspek Pelayanan Jaminan Kesehatan sebagai tugas mata kuliah Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disusun oleh Kelompok 15. Kelompok 15 beranggotakan Lina Nurlina (170110120089), Melisa Nur Hidayati (170110120107), dan Sakinah Inaya (170110120127).

Penelitian pustaka dari Kelompok 15 mengambil latar belakang mengenai kondisi menajemen pelayanan yang masih buruk di Indonesia. Penyusun merasa bahwa kondisi yang kurang baik ini ada di bidang kesehatan, berbagai kasus yang timbul atas buruknya manajemen pelayanan kesehatan di Indonesia memperkuat argumentasi dari penyusun.Dari data yang diperoleh dalam IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang salah satu faktor penentunya adalah kondisi kesehatan suatu Negara, rate Indonesia cukup tertinggal dibanding dengan Negara ASEAN yang lain seperti Malaysia, Singapura, Brunei dan Thailand. Menanggapi hal tersebut penyusun merasa bahwa langkah pemerintah masih kurang solutif karena bukannya meningkatkan rate yang Indonesia miliki namun malah disaingi oleh Vietnam yang beberapa tahun lalu masih tertinggal dari Indonesia.

Dalam melihat usaha yang dilakukan pemerintah penyusun mencoba untuk membahas salah satu program yang dilakukan pemerintah sebagai bentuk perbaikan pelayanan kesehatan yang ada di DKI Jakarta. Pemprov (Pemerintah Provinsi) DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur terpilih Jokowi (Joko Widodo) menerapkan program KJS (Kartu Jakarta Sehat) demikian yang dituturkan oleh penyusun. Program ini mengacu pada pergub (peraturan gubernur) no 14 tahun 2013 yang merupakan perubahan dari pergub no 187 tahun 2012 tentang pembebasan biaya kesehatan. Pada usaha penerepan program ini, cukup menuai banyak pro dan kontra baik dari masyarakat DKI Jakarta dan masyarakat lainnya. Selain itu dalam proses pelaksanaannya terdapat beberapa masalah mengenai KJS yang menarik perhatian penyusun. Salah satu masalah tersebut adalah penolakan dan penindakan dari pasein KJS yang kurang ditangani dengan baik oleh pihak rumah sakit di DKI Jakarta yang menimbulkan pernyataan mengenai implementasi program ini yang sudah dinilai matang oleh pembuat program dan siap untuk dilaksanakan.

Penyusun memaparkan mengenai sejarah singkat dalam perwujudan pelayanan kesehatan yang optimal di Indonesia. Dari program yang dilaksanakan pemrintah dari jaman sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamirkan (tahun 1924) hingga peraturan yang dibuat pemerintah setelah reformasi secara khusus untuk meningkatkan mutu kesehatan di Indonesia (UU no 39 tahun 2009). Pemerintah medeklarasikan jika kesehatan adalah hak asasi manusia sebagai bentuk pencapaian tujuan Negara yaitu kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia yang harus diwujudkan, setiap hal yang mengganggu terjadinya kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi Negara. Sehingga permasalahan kesehatan yang ada di Indonesia adalah tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia untuk mendukung usaha-usaha pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut.

Kemudian, penyusun menjelaskan mengenai maksut dari program KJS, dan beberapa hal mendasar dari KJS ini sendiri seperti tujuan, sasaran, manfaat, cara pendataan, cara penggunaan dari KJS ini sendiri. KJS sebagai penjamin mutu kesehatan masyarakat DKI Jakarta ini di tujukan untuk warga DKI Jakarta yang belum memiliki tunjangan kesehatan dan keluarga miskin atau kurang mampu dengan sistem rujukan berjenjang.

Dengan perencanaan yang sedemikian rupa dan optimisme dalam keberhasilan program ini, penyusun juga memberikan  beberapa contoh kasus dalam masalah-masalah yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaannya. Penyusun mengambil kesimpulan bahwa adanya permasalahan yang timbul disebabkan oleh tidak adanya keseimbangan antara jumlah masyarakat pemegang kartu jakarta sehat, dengan fasilitas sarana prasarana dan pelayan publik (dokter) yang mau bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sukarela secara penuh, menjadi salah satu penyebab fenomena itu terjadi. Selain menjelaskan tentang simpulan dari penelitian pustaka, penyusun juga memberikan solusi dasar atas permasalahan yang ditimbulkan seperti perencanaan yang lebih matang, peningkatan mutu dan standar untuk pasien KJS dan penggalakan hidup sehat sebagai tindakan preventif melonjaknya pasien KJS.

Dalam penyusunan penelitian pustaka, penyusun sudah mendisposisikan tinjauan pustaka dan pembahasan dengan baik, namun penyusun kurang jelas dalam penyajian tinjauan pustaka atas permasalahan yang diangkat sehingga pembaca akan sedikit kesulitan untuk mencari landasan teori yang digunakan dalam penyusunan penelitian pustaka tersebut. Latar belakang yang diangkatpun sudah sangat baik dan mudah dipahami serta rasional, sehingga pembaca akan mudah mengikuti alur yang telah dibuat oleh penyusun walaupun, ada sedikit kekurangan dalam pembuatan tinjauan pustaka. Secara garis besar tidak ada masalah dalam sistematika penulisan karena, pada dasarnya penyusun mampu menyajikannya dengan baik.

Pemberian contoh-contoh kasus dalam penelitian pustaka ini cukup baik, karena kasus yang diangkat mampu untu memperkuat argumentasi dari penyusun dalam mengkritik program yang dipermasalahkan. Namun, penyusun sedikit keliru mengimpretasikan nama program yang sedang dilaksanakan oleh pemprov DKI Jakarta. Bukan program Kartu Jakarta Sehat namun, program Jakarta Sehat. Poinnya di sini bukan pada ‘Kartu’ yang diberikan karena pada dasarnya kartu tersebut hanya media untuk memudahkan pelaksanaan program dan sebagai alat ‘pengakrabkan’ kepada masyarakat DKI Jakarta, namun titik vitalnya ada di program ‘Jakarta Sehat’ yang menjadi tujuan pembentukan program ini.

Selain pemberian contoh-contoh kasus sebaiknya penyusun, memberikan data-data konkret atas bukti pelaksanaan seperti ada berapa jiwa pemilik dari KJS ini, kemudian kondisi pasien Jakarta Sehat tiap bulan dari rumah sakit (pertambahan atau pengurangan), atau perbandingan SPM (Standar Pelayanan Minimal) denga pelayanan yang diberika oleh program Jakarta Sehat. dengan pemberian data-data seperti ini, akan lebih meyakinkan pembaca dalam pemberian argumentasi yang disajikan penyusun. Pembaca juga akan lebih mengetahui data pasti dan implementasi program Jakarta Sehat.

Kaitan dari judul dan pembahasan yang disajikan cukup baik, walaupun ada kesalahan dalam pengimpretasian nama program. Karena, penyusun menjelaskan bagaimana program Jakarta Sehat sebagai bentuk usaha pemerintah dalam mengatasi masalah kesehatan untuk masyarakat yang membutuhkan di DKI Jakarta dan bagaimana hasil sementara dari program tersebut yang ternyata tidak semuanya berjalan baik. Yang disayangkan adalah walaupun penyusun telah memberikan argumentasi yang baik, namun argumentasi tersebut kurang mewakili kondisi konkret yang ada karena perbandingan antara keberhasilan dan kegagalan program belum jelas dipaparkan serta indikator yang digunakan kurang jelas.

Dari pemaparan yang telah ada sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan. Pertama, pokok bahasan penelitian pustaka menarik karena, program yang diangkat merupakan program yang baru dan fenomenal di DKI Jakarta dan dampak yang terjadi bisa diterima langsung oleh masyarakat DKI Jakarta. Kedua penyusun mampu menjelaskan maksut dan tujuan dari penelitian pustaka yang dibuat dengan menggunakan sistematika penulisan yang baik walaupun ada beberapa bagian yang kurang lengkap. Serta kesimpulan dan solusi yang diberikan oleh penyusun cukup baik, walaupun dalam pendahuluan masalah yang diangkat kurang spesifik. Ketiga,penyertaan contoh-contoh kasus yang ada kurang lebih menguatkan argumentasi penyusun, tapi harus dilengkapi dengan data-data konkrit lapangan sehingga sumber-sumber berita dan argumentasi dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, ulasan yang diberikan penyusun, sangat bermanfaat untuk menambag wawasan pembaca mengenai program Jakarta Sehat, yang mungkin sering di lihat dalam layar kaca dan juga bisa sebagai bahan pertimbangan untuk evaluasi kinerja perbaikan pelayanan kesehatan oleh pemerintah untuk mengetahui opini dari masyarakat.

TUGAS INDIVIDU

(Critical Review Penelitian Pustaka)

Nama                          : Chomariyana Kartika Hesti

NPM                           : 170110120139

Mata Kuliah              : Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia

Hubungan Kinerja PNS (Pegawai Negeri Sipil) dengan Adanya Remunerasi Pendapatan

Tulisan ini adalah critical review untuk penelitian pustaka tentang Hubungan Kinerja PNS (Pegawai Negeri Sipil) dengan Adanya Remunerasi Pendapatan sebagai tugas mata kuliah Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disusun oleh Shennen Andjani, Suci Wijayani, dan Maya Aulia.

Penelitian pustaka yang dilakukan penyusun dilatarbelakangi oleh adanya kinerja yang rendah dari penyelenggara Negara atau PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang penyusun simpulkan salah satu sebabnya berasa dari rendahnya gaji yang diterima oleh PNS tersebut. Penyusun berpendapat bahwa minimnya gaji yang diterima PNS diindikasikan sebagai salah satu penyebab belum tercapainya kesejahteraan oleh PNS. Dengan kondisi yang demikian, penyusun mengangkat permasalahan tersebut dan juga solusi yang diberikan pemerintah yang membuat suatu program baru yang bertujuan untuk memotivasi agar para PNS dapat meningkatkan kinerja melalui dana remunerasi. Diharapkan dengan dana tersebut hasil kerja yang diberikan pegawai sebanding dengan pendapatan remunerasi yang diberikan demikian yang dipaparkan oleh penyusun.

Kemudian, penyusun menjelaskan sejarah dari remunerasi itu sendiri dan juga pengertian dari remunerasi. Selain fokus pada remunerasi penyusun menjelaskan secara spesifik hal-hal yang berkaitan dengan remunerasi PNS. Tujuan remunerasi sudah jelas dipaparkan dalam latar belakang namun, penyusun menegaskan kembali jika sasaran remunerasi itu mendorong peningkatan profesionalisme dan kinerja PNS, sumber daya manusia yang berkualitas, memelihara sikap produktif, serta dorongan untuk tidak melakukan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Setelah penyusun menjelaskan perencanaan dan implementasi dari remunerasi PNS tersebut, penyusun memberikan argumentasi yang kontradiktif dari perencanaan yang ada yaitu, hasil kinerja PNS yang seharusnya meningkat namun, secara umum tidak memberikan perkembangan yang positif untuk peningkatan kinerja. Pernyataan penyusun, diperkuat dengan pemberian pernyataan dari beberapa lembaga Negara. Selain itu penyusun mencoba memeberikan contoh kasus atas remunerasi tersebut.

Pembahasan yang diberikan penyusun cukup jelas kemudian, penyusun mengambil kesimpulan yang garis besarnya adalah implementasi remunerasi bertujuan untuk hal yang positif dan bersifat membangun namun, belum semua organisasi pemerintah dapat menerapakan tujuan tersebut. Selain kesimpulan penyusun memberikan solusi atas permasalahn tersebut dengan menjelaskan bahwa remunerasi ini haruslah berprinsip pada ‘keadilan’ yanitu pemberian dana sesuai dengan hasil kerja, beban kerja dan harus diwasi sevara maksimal agar tidak memberikan motivasi yang salah kepada pegawai.

Penyusunan penelitian pustaka ini cukup disajikan dengan baik oleh penyusun, namun sistemtikan penulisan mulai dari pendahuluan hingga pentupan harus diperhatikan sehingga tidak ada kesalahan penempatan bahasan. Judul yang diberikan sesuai dengan tujuan program namun kurang sesuai dengan topic besar yang dibahas oleh penyusun, sehingga perlu selektif lagi pemilihan judul. Judul tersebut bisa diganti dengan “Tujuan Remunerasi PNS yang Belum Bisa Tercapai Sesuai dengan Harapan”. Latar belakang yang diberikan, cukup rasional dan baik sehingga pembaca bisa memahami maksut dari penyusun mengangkat topic tersebut.

Dalam tinjauan pustaka penyusun kurang jelas memberikan landasan teori akan masalah-masalah yag diberikan, selain itu keterkaitan antara remunerasi tersebut dengan mata kuliah SANKRI kurang ditegaskan dalam tinjauan pustaka. Hal tersebut sangat disayangkan karena, akan lebih memberika pemahaman kepada pembaca mengenai remunerasi ini. Seharusnya, penyusun memberikan teori dasar atas pembahasan yang diangkat.

Pembahasan yang diberikan oleh penyusun cukup jelas, namun penyusun tidak mengikutsertakan data-data konkret dari program pemerintah tersebut jadi, sebaikanya data-data dan sumber dari berita harus diikutsertakan. Pemberian contoh kasus oleh penyusun sangat tidak cocok. Karena, kontradiksi dengan argumentasi yang diberikan penyusun. Penyusun berargumentasi bahwa program ini membawa belum mampu membawa efek positif namun contoh kasus yang diberikan menjelaskan tentang efek positif dari remunerasi. Penyusun harus lebih selektif dan cermat dalam memberikan contoh kasus yang ada jangan sampai contoh kasus yang diberikan mematahkan argumentasi dari topic yang diangkat tersebut.

Penyusun juga menjelaskan mengenai KKN namun, tidak menjelaskan dampak dari remunerasi dan KKN ini apa. Sehingga menimbulkan pertanyaan bagi pembaca, seharunya penyusun lebih memperhatikan bahasan yang diberikan dan koherensi dari bahasan tersebut. Pemberian dampak negative dan positif dirasa perlu dalam pembahasan ini, jadi dalam penarikan kesimpulan indicator dan landasan yang diberikan jelas bukan hanya argumentasi atau penjelasan dari sumber lain yang belum kuat.

Kesimpulan yang diberikan penyusun sesuai dengan tujuan yang dimaksutkan oleh penyusun, dan solusi yang diberikan cukup baik namun belum konkret. Konkret di sini adalah bisa atau tidaknya solusi ini diterapkan bukan hanya anjuran bagaimana untuk bertindak secara prinsipil. Namun, lebih ke tindakan-tindakan yang sebaiknya ditempuh oleh pemerintah.

Secara keseluruhan dapat diambil kesimpulan dari penelitian pustaka ini. Pertama, pokok bahasan yang diangkat oleh penyusun cukup baik karena tidak keluar dari topic reformasi birokrasi sebagai topic besar yang diangkat. Kedua, judul yang diberikan kurang jelas jadi memerlukan perbaikan, sistematika penulisan kurang diperhatikan sehingga tidak memudahkan pembaca mengidentifikasi bahasan-bahasan yang diangkat oleh penyusun maka harus lebih diperhatika kembali. Pembahasan yang diberika cukup baik walaupun penguatan argumentasi dari penyusun kurang bisa dipahami. Ketiga, pemberian data-data lapangan dan contoh kasus masih kurang jelas dan bisa dipertangguungjawabkan sehingga argumentasi penyusun kurang kuat, apalagi dengan adanya contoh kasus yang kontradiktif dengan argumentasi penyusun hal ini harus lebih diperhatikan lagi agar tidak menghancurkan argumentasi yang sudah direncanakan dengan baik. Keempat, terdapat bahasan-bahasan yang tidak dijelaskan keterkaitannya satu dengan yang lain sehingga menimbulkan pernyataan yang seharusnya tidak ada. Dan yang terakhir, ulasan masalah dan penjelasannya cukup bermanfaat untuk pembaca secara umum kerena bahasan yang diberikan bagus dan informatif walaupun, harus lebih diperhatikan lagi secara keseluruhan penelitian pustaka ini dari pendahuluan sampai ke penutupan agar tidak menimbulkan tanda Tanya besar untuk pembaca, karena pada dasarya penelitia pusataka ini menjawab tanda Tanya masyarakat tentang permasalahan yang diangkat.

ANALISIS DAN RESUME BUKU “ECONOMIC AND SOCIETY” KARANGAN MAX WEBER BAB BUREAUCRACY

ANALISIS DAN RESUME BUKU “ECONOMIC AND SOCIETY”

KARANGAN MAX WEBER BAB BUREAUCRACY

Nama Anggota :

Maya Septiani                        170110120019

Hendra Nugroho                   170110120037

Abiyoga Dwita Sakti             170110120087

M.Arief Rahman                   170110120113

Aryanda Rahmat                  170110120133

Chomariyana K. Hesti          170110120139

Masfadhlul Karmi                170110120147

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK

UNIVERSITAS PADJAJARAN

2013

1.                  Karakteristik Birokrasi Modern

           Fungsi pejabat modern secara spesifik meliputi:

I. Terdapat prinsip yurisdiksi wilayah tetap serta resmi yang umumnya diatur oleh beberapa aturan, yaitu undang-undang atau peraturan administrasi yang diantaranya adalah :

1. Kegiatan rutin yang diperlukan untuk keperluan struktur birokrasi diatur dan didistribusikan dengan cara yang tetap sebagaimana tugas resmi yang sudah ada.
2. Kewenangan untuk memberikan perintah yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas ini didistribusikan dengan cara yang stabil, dan secara ketat dibatasi oleh aturan mengenai cara-cara koersif, fisik, imamat, atau sebaliknya, yang dapat ditempatkan di pembagian pejabat.

3. Ketentuan Metodis dibuat untuk pemenuhan yang teratur dan terus menerus sehingga tugas ini dapat digunakan untuk pelaksanaan hak-hak yang sesuai, hanya orang-orang yang memiliki kualifikasi tertentu yang dapat dipekerjakan.
 

Di dalam suatu masyarakat dan pemerintahan terdapat tiga unsur yang sah, yaitu biasa disebut otoritas birokrasi. Dalam dominasi ekonomi swasta, ketiga unsur tersebut sering disebut dengan birokrasi manajemen. Sehingga birokrasi dipahami sepenuhnya dan dikembangkan di dalam komunitas politik dan gerejawi yang hanya terdapat di negara modern dan dalam ekonomi swasta, serta beberapa lembaga yang menganut sistem kapitalisme. Otoritas  permanen dan masyarakat, yang tetap dengan yurisdiksi itu bukan merupakan  aturan sejarah melainkan pengecualian. Meskipun struktur politik besar terdiri dari golingan di luar itu seperti orang-orang dari Timur kuno, Jermanik dan Mongolia kekaisaran penaklukan, atau banyak struktur feodal negara.

II. Prinsip-prinsip hierarki kantor dan tingkat kewenangan bergradasi berarti sistem pemerintahan yang tegas dan subordinasi di mana ada pengawasan kantor yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi. Sistem seperti menawarkan diatur kemungkinan menarik keputusan kantor yang lebih rendah kepada otoritas yang lebih tinggi, dengan cara yang pasti dan diatur dengan jelas. Dengan perkembangan penuh dari jenis birokrasi, hirarki kantor monocratically yaitu, dengan kekuatan lengkap dan kontrol di bagian atas terorganisir. Prinsip otoritas kantor hirarkis ditemukan dalam semua struktur birokrasi: dalam negara dan gerejawi struktur serta dalam organisasi partai besar dan perusahaan swasta. Tidak peduli untuk karakter birokrasi apakah kewenangannya disebut 'pribadi' atau 'publik'.
Ketika prinsip 'kompetensi' yurisdiksi sepenuhnya dilakukan melalui subordinasi hirarkis (setidaknya di kantor publik) tidak berarti bahwa otoritas 'tinggi' hanya berwenang untuk mengambil alih bisnis dari 'rendah'. Namun, itu adalah suatu aturan. Setelah mapan dan telah memenuhi tugasnya, kantor cenderung untuk terus eksis dan dipegang oleh penguasa lain.

III. Manajemen kantor modern didasarkan pada dokumen tertulis ('file'), yang diawetkan dalam bentuk asli atau rancangan mereka. Oleh karena itu, staf pejabat bawahan dan ahli dari segala macam. Tubuh pejabat aktif terlibat dalam kantor 'publik', bersama dengan aparat masing-masing alat material dan file, membuat sebuah 'biro'. Dalam perusahaan swasta, 'biro' sering disebut 'kantor'.

Pada prinsipnya, organisasi modern pamong praja memisahkan biro dari domisili pribadi resmi dan secara umum birokrasi mensegregasikan kegiatan resmi sebagai sesuatu yang berbeda dari lingkup kehidupan pribadi. Uang publik dan peralatan bukan lagi milik pribadi pejabat. Kondisi ini adalah produk dari pengembangan yang panjang. Saat ini, ditemukan di umum maupun di perusahaan swasta,selain dikedua organisasi bahkan meluas kepada pengusaha terkemuka.

Pada prinsipnya, kantor eksekutif dipisahkan dari rumah tangga bisnis serta korespondensi pribadi, yang meliputi aset bisnis dari kekayaan pribadi. Mengkonsistenkan jenis manajemen bisnis modern telah dilakukan melalui lebih banyak pemisahan. Pada awal dari proses ini dapat ditemukan pada abad pertengahan. Ini adalah keganjilan dari pengusaha modern bahwa ia melakukan dirinya sebagai 'resmi pertama' perusahaan nya, dengan cara yang sama di mana penguasa negara birokrasi modern yang khusus berbicara tentang dirinya sebagai 'hamba pertama' negara. [1] Gagasan bahwa kegiatan biro negara secara intrinsik berbeda dalam karakter dari manajemen kantor ekonomi swasta adalah gagasan benua Eropa dan, dengan cara kontras, sangat asing dengan cara Amerika.

IV. Manajemen kantor, setidaknya semua manajemen kantor khusus - dan manajemen tersebut jelas modern - biasanya mensyaratkan pelatihan yang menyeluruh dan ahli. Ini semakin berlaku untuk eksekutif modern dan karyawan perusahaan swasta, dengan cara yang sama seperti yang berlaku untuk pejabat negara.

V. Ketika kantor sepenuhnya dikembangkan, kegiatan resmi menuntut kapasitas kerja penuh resmi, terlepas dari fakta bahwa waktu wajib di biro mungkin tegas dibatasi. Dalam kasus normal, ini hanya produk dari pengembangan yang panjang, di depan umum maupun di kantor swasta. Sebelumnya, dalam semua kasus, keadaan normal urusan terbalik: bisnis resmi diberhentikan sebagai kegiatan sekunder.

VI. Manajemen kantor mengikuti aturan umum, yang lebih atau kurang stabil, lebih atau kurang lengkap, dan yang bisa dipelajari. Pengetahuan tentang aturan ini merupakan pembelajaran teknis khusus yang memiliki pejabat. Ini melibatkan yurisprudensi, atau manajemen administrasi atau bisnis.

Pengurangan manajemen perkantoran modern dengan aturan yang sangat tertanam dalam sifatnya. Teori administrasi publik modern, misalnya, menganggap bahwa kewenangan untuk memerintahkan hal-hal tertentu dengan keputusan - yang telah secara sah diberikan kepada otoritas publik - tidak memberikan hak biro untuk mengatur hal ini dengan perintah yang diberikan untuk setiap kasus, tetapi hanya untuk mengatur masalah ini secara abstrak. Ini kontras ekstrim untuk pengaturan semua hubungan melalui hak individu dan bestowals dari nikmat, yang benar-benar dominan dalam patrimonialisme, setidaknya sejauh hubungan tersebut tidak ditetapkan oleh tradisi suci.

2. Posisi Resmi

Semua ini menghasilkan berikut untuk posisi internal dan eksternal resmi:

I. Kantor holding adalah 'panggilan'. Hal ini ditunjukkan, pertama, dalam persyaratan kursus tegas ditentukan pelatihan, yang menuntut seluruh kapasitas untuk bekerja untuk jangka waktu yang panjang, dan dalam ujian umumnya diresepkan dan khusus yang merupakan prasyarat kerja. Selanjutnya, posisi resmi dalam sifat tugas. Ini menentukan struktur internal hubungan nya, dengan cara sebagai berikut: Secara hukum dan benar-benar, memegang kantor tidak dianggap sebagai sumber yang bisa dieksploitasi untuk sewa atau pembayaran, seperti biasanya terjadi selama Abad Pertengahan dan sering sampai ke ambang terakhir kali. Juga tidak memegang kantor dianggap sebagai pertukaran biasa layanan untuk setara, seperti halnya dengan kontrak kerja bebas. Masuk ke kantor, termasuk satu di ekonomi swasta, dianggap sebagai penerimaan kewajiban tertentu dari manajemen setia sebagai imbalan atas keberadaan aman. Hal ini menentukan untuk sifat spesifik loyalitas modern untuk kantor yang, dalam jenis murni, tidak menjalin hubungan dengan seseorang, seperti bawahan atau iman murid di feodal atau dalam hubungan patrimonial otoritas. Loyalitas modern dikhususkan untuk tujuan impersonal dan fungsional. Di balik tujuan fungsional, tentu saja, 'ide-ide budaya nilai-' biasanya berdiri. Ini adalah semu untuk duniawi atau supra-duniawi menguasai pribadi: ide-ide seperti 'negara', 'gereja', 'komunitas', 'pesta', atau 'perusahaan' yang dianggap sebagai yang diwujudkan dalam sebuah komunitas, mereka memberikan ideologis halo untuk master.

Pejabat politik - setidaknya di negara modern sepenuhnya dikembangkan - tidak dianggap hamba pribadi penguasa: Hari ini, uskup, imam, dan pendeta sebenarnya tidak lagi, seperti di masa Kristen awal, pemegang karisma pribadi murni. Nilai-nilai supra-duniawi dan sakral yang mereka tawarkan diberikan kepada semua orang yang tampaknya layak mereka dan yang meminta untuk mereka. Pada waktu sebelumnya, para pemimpin tersebut bertindak atas perintah pribadi dari guru mereka, pada prinsipnya, mereka hanya bertanggung jawab kepadanya. Saat ini, meskipun kelangsungan hidup sebagian dari teori lama, pemimpin agama tersebut pejabat dalam pelayanan tujuan fungsional, yang pada masa kini 'gereja' telah menjadi rutinitas dan, pada gilirannya, ideologis suci.

II. Posisi pribadi resmi berpola dengan cara sebagai berikut:

a. Posisi sosialnya dijamin oleh aturan preskriptif urutan peringkat dan, untuk pejabat politik, dengan definisi khusus dari hukum pidana terhadap 'penghinaan pejabat' dan 'penghinaan' dari otoritas negara dan gereja.

b. Jenis murni resmi birokrasi ditunjuk oleh otoritas yang unggul. Seorang pejabat dipilih oleh diperintah bukanlah sosok birokrasi murni. Dalam segala situasi, penunjukan pejabat dengan cara pemilihan antara yang diperintah memodifikasi ketatnya subordinasi hirarkis. Pada prinsipnya, seorang pejabat yang begitu terpilih memiliki posisi otonom berlawanan resmi superordinat. Para pejabat terpilih tidak berasal posisinya 'dari atas' tapi 'dari bawah', atau setidaknya tidak dari otoritas unggul hirarki resmi, tetapi dari orang-orang partai yang kuat yang juga menentukan karir lebih lanjut.

c. Biasanya, posisi resmi dipegang seumur hidup, setidaknya dalam birokrasi publik, dan ini semakin kasus untuk semua struktur serupa. Sebagai aturan faktual, kepemilikan bagi kehidupan ini menerima bahkan di mana pemberian pemberitahuan atau penunjukan kembali periodik terjadi.

d. Pejabat itu menerima kompensasi berupa uang rutin gaji biasanya tetap dan jaminan hari tua yang disediakan oleh pensiun. Gaji tidak diukur seperti upah dalam hal pekerjaan yang dilakukan, tetapi menurut 'status,' yang, menurut jenis fungsi ('tingkat mutu') dan, di samping itu, mungkin, sesuai dengan masa kerja.

e. Pejabat itu diatur untuk 'karir' dalam tatanan hirarkis pelayanan publik. Dia bergerak dari rendah, kurang penting, dan lebih rendah dibayarkan kepada posisi yang lebih tinggi.

3. Prasangka Moneter dan Keuangan dalam Birokrasi

Perkembangan dalam ekonomi uang adalah prasangka dari birokrasi modern sangat jauh dari pejabat dalam mengambil gajinya. Ekonomi uang sangat penting untuk bantalan di dalam suatu birokrasi. Contoh sejarah dalam perkembangan yang relative dan kuantitatif di dalam birokrasi yang besar antara lain:

1.      Mesir, selamaperiodedalamKerajaanBaru

2.      Roma Kuno, khususnya Diocletian monarki

3.      Roma Katolik, abad 13 akhir

4.      China, zamandinasti Shi Hwangtisampaisekarang

5.      Eropa modern

6.      Kapitalis yang besar modern

Berdasarkan pengalaman sejarah, tanpa ekonomi uang struktur birokrasi bisa mencegah terjadinya perubahan internal atau menyebabkan perubahan menjadi struktur yang lain.

Di Cina, cara serupa sering ditemukan dengan menggunakan bambu sebagai alat mendisiplinkan. Namun, cara langsung seperti pemaksaan dengan kekerasan sangat tidak menguntungkan. Menurut pengalaman, cara efektif untuk keberhasilan dan pemeliharaan mekanisasi ketat dari aparat birokrasi adalah dengan menawarkan gaji yang terhubung dengan kesempatan karir yang tidak tergantung hanya pada kecelakaan dan kesewenang-wenangan. Disiplin dan kontrol ketat pada saat yang sama memiliki pertimbangan sebagai suatu kehormatan, dan pengembangan kebanggan dari kelompok masyarakat. Dengan semua ini, fungsi aparat birokrasi lebih pasti daripada perbudakan hukum fungsionaris. Status kuat diantara pejabat tidak hanya sesuai dengan kesiapan petugas bawahan kepada atasannya, tetapi juga konsekuensi kompensasi subordinasi tersebut yang berfungsi untuk mempertahankan para pejabat dalam menghormati diri. Karakter murni impersonal kantor adalah pemisahan ruang privat dari kegiatan resmi, memfasilitasi integrasi pejabat ke dalam kondisi fungsional yang diberikan dari mekanisme disiplin.

D. Ringkasan

Meskipun pengembangan penuh dari uang ekonomi bukanlah suatu prasyarat yang sangat diperlukan untuk birokratisasi, namun birokrasi dapat dikatakan sebagai struktur permanen yang melekat dengan satu pengandaian ketersediaan pendapatan negara. Dimana pendapatan tersebut bukan berasal dari keuntungan privat, seperti di organisasi birokrasi perusahaan modern. Bukan pula dari sewa lahan, seperti di manor. Sistem pajak yang stabil adalah prasyarat bagi keberadaan administrasi birokrasi. Uang ekonomi sepenuhnya dikembangkan dengan dasar yang aman untuk suatu sistem perpajakan. Oleh karena itu, tingkat birokratisasi administrasi di masyarakat perkotaan dengan uang ekonomi sepenuhnya tidak jarang relatif lebih besar di negara-negara teritorial kontemporer. Namun, karena negara-negara ini telah mampu mengembangkan sistem tertib perpajakan, maka birokrasi telah dikembangkan jauh lebih komprehensif daripada di negara manapun. Dasar birokratisasi selalu menjadi pembangunan tertentu tugas-tugas administrasi, baik kuantitatif maupun kualitatif.

4. Perkembangan Kuantitatif Tugas-Tugas Administrasi

Dasar pertama birokratisasi adalah perluasan kuantitatif tugas administratif. Dalam politik, pengaruh terbesar adalah bidang klasik birokratisasi.

Pernyataan Weber tidak dimaksudkan untuk menyiratkan bahwa setiap formasi sejarah yang  dikenal telah membawa administrasi birokrasi. Kelangsungan hidup negara sekuler yang ada atau kesamaan budaya Negara sekuler tidak selalu terikat dengan struktur birokrasi.Sebagai contoh kedua hubungan ini terjadi sebagian besar di kekaisaran Cina, berbagai kerajaan besar di Afrika. Kekaisaran Carolingian hancur ketika organisasi administratif mereka runtuh, karena didominasi patrimonial daripada birokrasi. Di sisi lain, kerajaan khalifah Asia berlangsung untuk waktu yang cukup lama karena organisasi administratif mereka pada dasarnya patrimonial dan prebendal. Hal yang sama juga berlaku untuk Negara Jerman di abad pertengahan Kekaisaran Romawi Suci, terlepas dari hampir tidak adanya birokrasi. Semua alam ini telah mewakili kesatuan budaya setidaknya kekuatan yang sama seperti yang dibangun oleh para politisi birokrasi. Sebaliknya, Kekaisaran Romawi kuno hancur terlepas dari peningkatan birokratisasi, atau lebih tepatnya justru karena modus alokasi beban masyarakat. Tapi harus dicatat bahwa politik mereka adalah derajat intensitas. Kesatuan budaya mereka mengalir dari bagian dalam struktur rohaniwan yang kuat bersatu. Keduanya adalah fenomena stereotip tradisional budaya yang mendukung kelangsungan hidup.

Disintegrasi Kekaisaran Romawi sebagian besar dipengaruhi oleh birokratisasi militer dan aparat resmi. Birokratisasi ini hanya bisa diwujudkan melalui metode perpajakan yang berdasarkan distribusi dari beban terikat untuk menyebabkan peningkatan ekonomi subsisten. Hubungan antara pengaruh negara terhadap budaya dan tingkat birokratisasi, dapat dikatakan 'normal' sebab adanya semangat untuk memperluas secara langsung berkaitan dengan tingkat birokratisasi. Negara Norman di Inggris berdiri melalui organisasi yang ketat atas dasar hirarki feodal. Negara tersebut menerima kesatuan dan mendorong birokratisasi melalui bendahara kerajaan. Jika dibandingkan dengan struktur politik lain dari zaman feodal, politik Norman sangatlah ketat. Di Roma, birokratisasi maju dengan transisi dari pesisir cincin benua perbatasan. Kelangsungan administrasi dijaga oleh posisi unik dari Senat.

Pada awal periode modern, semua hak istimewa dari negara terakumulasi di tangan raja yang paling mengambil jalannya birokratisasi administrasi. Hal ini jelas bahwa secara teknis negara modern yang besar benar-benar tergantung pada dasar birokrasi. Semakin besar negara atau semakin menjadi negara kekuatan besar, semakin tanpa syarat adalah hal ini terjadi. Amerika Serikat masih menyandang karakter sebuah pemerintahan yangtidak sepenuhnya birokratis. Di Amerika yang mendominasi politik adalah partai di bawah kepemimpinan profesional atau ahli dalam organisasi dan taktik pemilu .

5. Perubahan Kualitatif Pekerjaan Administratif

Di Mesir, negara tertua yang menerapkan birokrasi administrasi, regulasi publik tidak bisa dihindari karena adanya faktor ekonomi teknis. Peraturan ini diciptakan berdasarkan mekanisme para ahli Taurat dan pejabat. Seperti disebutkan sebelumnya, kecenderungan birokrasi dipengaruhi oleh kebutuhan yang timbul dari adanya tentara sebagai kekuatan politik dan perkembangan kebutuhan keuangan akibat pembentukan militer. Oleh sebab itu, dalam negara modern, keinginan menggunakan administrasi meningkat drastis dan cenderung mendorong ke arah birokratisasi.

Dalam administrasi, struktur birokrasi negara berpengaruh pada budaya bangsa. Hal ini sedikit diatur oleh manajemen dan dikontrol oleh negara. Sejauh ini peningkatan birokratisasi merupakan fungsi dari meningkatnya kepemilikan barang yang digunakan, dan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Selain itu, meningkatnya permintaan masyarakat akan pengamanan dari kepolisian telah mendorong negara untuk mengarah pada birokratisasi. Polisi dianggap sebagai ‘wakil Tuhan di bumi’. Tugas kepolisian yang utama adalah menjamin hak, keamanan dan harta kepemilikan setiap individu. Selain itu polisi juga harus menjamin kesejahteraan masyarakat guna mendukung pelaksanaan birokrasi.

Di negara eropa, administrasi bertugas pula sebagai pengatur telegraf pejabat, arus lalu lintas bahkan hingga pengaturan keberangkatan kereta api.

6. Keuntungan Teknis Organisasi Birokrasi

optimum dalam administrasi birokrasi, terutama dalam bentuk monokratiknya. Birokrasi yang terlatih lebih unggul pada semua poin tersebut. Dibandingkan dengan sistem lain, birokrasi tidak hanya lebih tepat, tetapi juga dalam analisis pelaksanaannya lebih jelas dan mudah. Yang menentukan alasan kemajuan organisasi birokrasi selalu keunggulan murni teknis atas setiap bentuk lain dari organisasi. Sepenuhnya dikembangkan mekanisme birokrasi seperti halnya mesin dengan mode non-mekanik produksi.

Ketepatan, kecepatan, pengetahuan tentang file, kontinuitas, kebijaksanaan, persatuan, subordinasi yang ketat, pengurangan gesekan dan biaya pribadi material diangkat ke titik

Pengetatan aturan birokrasi terkadang justru membuat kerja para birokrat menjadi lebih rendah dari apa yang seharusnya. Birokrasi seharusnya mampu menjaga aset-aset penting masyarakat yang pada dasarnya mampu dihitung berdasarkan proses administrasi. Birokrasi jangan sampai membuat waktu masyarakat menjadi tidak berharga akibat adanya penundaan dan ketidakpastian birokrasi yang disebabkan oleh para birokrat.

Saat ini, terutama dalam ekonomi kapitalis, birokrasi harus dibuat menjadi lebih tepat guna, tidak ada ambiguitas, berlangsung secara terus menerus, dan berlangsung lebih cepat. Birokrasi selayaknya mengikuti prinsip manajemen bisnis, dimana dalam manajemen bisnis lebih mengutamakan ketepatan, kemantapan, dan kecepatan operasi.

Pengaturan kehormatan membuat pekerjaan administrasi sebuah kegemaran dan, untuk alasan ini saja, layanan kehormatan biasanya berfungsi lebih lambat, yang kurang terikat untuk schemata dan menjadi lebih tak berbentuk. Oleh karena itu, kurang tepat dan kurang terpadu dari kerja birokrasi, karena kurang bergantung pada atasan dan karena pembentukan dan eksploitasi aparatur pejabat bawahan dan layanan pengajuan hampir tak terhindarkan kurang ekonomis. Layanan kehormatan kurang berkesinambungan dari birokrasi dan sering cukup mahal. Hal ini terutama terjadi jika orang berpikir tidak hanya dari biaya uang ke kas publik - biaya yang administrasi birokrasi, dibandingkan dengan administrasi oleh tokoh, biasanya secara substansial meningkat - tetapi juga kerugian ekonomi sering yang diperintah disebabkan oleh keterlambatan dan kurangnya presisi. Kemungkinan pemberian dengan tokoh normal dan permanen hanya ada di mana manajemen resmi dapat memuaskan dibuang sebagai hobi. Dengan peningkatan kualitatif tugas administrasi harus menghadapi, administrasi oleh tokoh mencapai batasnya - hari, bahkan di Inggris. Kerja yang disusun oleh badan perguruan tinggi menyebabkan gesekan dan delay dan membutuhkan kompromi antara kepentingan bertabrakan dan pandangan. Administrasi, oleh karena itu, berjalan kurang tepat dan lebih mandiri dari atasan, oleh karena itu kurang terpadu dan lambat. Semua kemajuan organisasi administrasi Prusia telah dan akan di masa depan menjadi kemajuan dari birokrasi, dan terutama dari monocratic, prinsip. Hari ini, terutama ekonomi pasar kapitalis yang menuntut bahwa bisnis resmi administrasi dibuang tepat, jelas, terus menerus, dan dengan sebagai kecepatan sebanyak mungkin. Biasanya, perusahaan kapitalis yang sangat besar, modern sendiri model tiada bandingnya organisasi birokrasi yang ketat. Manajemen bisnis di seluruh bersandar pada peningkatan presisi, kemantapan, dan, di atas semua, kecepatan operasi. Hal ini, pada gilirannya, ditentukan oleh sifat khas dari alat komunikasi modern, termasuk, antara lain, layanan berita pers. Peningkatan luar biasa dalam kecepatan yang oleh pengumuman publik, serta fakta-fakta ekonomi dan politik, ditransmisikan memberikan sebuah tekanan yang mantap dan tajam ke arah mempercepat tempo reaksi administratif terhadap berbagai situasi. Optimum waktu reaksi seperti biasanya dicapai hanya dengan sebuah organisasi birokrasi ketat.

* Di sini kita tidak bisa membahas secara rinci, bagaimana aparat birokrasi mungkin, dan benar-benar tidak, menghasilkan hambatan pasti untuk pembuangan bisnis dengan cara yang sesuai untuk kasus tunggal.Birokratisasi menawarkan di atas semua kemungkinan optimal untuk membawa melalui prinsip spesialisasi fungsi administratif sesuai dengan pertimbangan murni objektif. Kinerja individu dialokasikan kepada fungsionaris yang memiliki pelatihan khusus dan yang oleh praktek yang terus menerus belajar lebih banyak. The 'Tujuan' debit bisnis terutama berarti keluarnya bisnis sesuai dengan aturan dan dihitung tanpa memperhatikan orang.

'Tanpa memperhatikan orang' juga merupakan semboyan 'pasar' dan, secara umum, semua pengejaran kepentingan ekonomi telanjang. Sebuah eksekusi yang konsisten dominasi birokrasi berarti meratakan status 'kehormatan'. Oleh karena itu, jika prinsip pasar bebas tidak pada saat yang sama dibatasi, itu berarti dominasi universal 'situasi kelas.' Itu konsekuensi ini dominasi birokrasi belum diatur dalam mana-mana, sejajar dengan tingkat birokratisasi, adalah karena perbedaan di antara prinsip-prinsip mungkin dengan mana polities dapat memenuhi tuntutan mereka. Elemen kedua yang disebutkan, 'aturan dihitung, "juga sangat penting bagi birokrasi modern. Keunikan dari budaya modern, dan khususnya dari dasar teknis dan ekonomi, tuntutan ini sangat 'calculability' hasil. Ketika sepenuhnya dikembangkan, birokrasi juga berdiri, dalam arti tertentu, di bawah prinsip, sinus ira ac studio. Sifat khusus tersebut, yang disambut oleh kapitalisme, mengembangkan lebih sempurna, lebih birokrasi yang 'manusiawi', yang lebih lengkap itu berhasil menghilangkan dari cinta resmi bisnis, kebencian, dan semua unsur murni pribadi, tidak rasional, dan emosional yang melarikan diri perhitungan. Ini adalah sifat khusus dari birokrasi dan itu dinilai sebagai kebajikan khusus.

Semakin rumit dan khusus budaya modern, semakin aparat pendukung eksternal menuntut pribadi terlepas dan ketat 'obyektif' ahli, sebagai pengganti dari master struktur sosial yang lebih tua, yang tergerak oleh simpati pribadi dan mendukung, oleh kasih karunia dan rasa syukur. Birokrasi menawarkan sikap yang dituntut oleh aparat eksternal budaya modern dalam kombinasi yang paling menguntungkan. Sebagai aturan, hanya birokrasi telah membentuk dasar untuk administrasi hukum rasional konseptual, sistematis berdasarkan enactments seperti periode kekaisaran Romawi yang terakhir pertama kali diciptakan dengan tingkat tinggi kesempurnaan teknis. Selama Abad Pertengahan, hukum ini diterima bersama dengan birokratisasi administrasi hukum, yang mengatakan, dengan perpindahan dari prosedur sidang tua yang terikat tradisi atau prasangka irasional, oleh ahli rasional terlatih dan khusus.

Pengaturan kehormatan membuat layanan kehormatan fungsinya lebih jelas.  Layanan kehormatan lebih tidak ekonomis dalam birokrasi.

            Saat ini, terutama ekonomi pasar kapitalis menuntut bisnis administrasi menjadi tepat, jelas, dan berkesinambungan. Biasanya perusahaan kapitalis modern yang besar sangat berkuasa. Manajemen bisnis di seluruh dunia bersandar pada peningkatan presisi, kemantapan, dan diatas semuanya adalah kecepatan operasi. Kecepatan operasi ini sangat ditentukan oleh alat komunikasi modern, antara lain berita pers.  Kecepatan tersebut hanya dapat dilakukan dalam birokrasi yang ketat.

            Birokrasi menawarkan kemungkinan terbaik melelui prinsip spesialisasi fungsi administrasi sesuai pertimbangan murni objektif.  “objektif” debit bisni, terutama berarti keluarnya bisnis sesuai dengan aturan diperhitungkan dan tanpa mempedulikan orang-orang lain.

            “Tanpa mempedulikan orang lain” merupakan semboyan dari pasar. Demokrasi yang konsisten berarti meratakan “status kehormatan”. Maka, jika prinsip pasar bebas tidak dibatasi, akan terjadi dominasi universal “situasi kelas”. Ketika birokrasi sepenuhnya dikembangkan, di bawah prinsip “sineira ac studio”, birokrasi berkembang lebih sempurna, semakin tidak “manusiawi”, menghilangkan dari  cinta bisnis resmi, kebencian, dan semua unsur murni pribadi, tidak rasional dan emosional. Ini dinilai sebagai kebijakan khusus kapitalis.

            Dalam budaya modernyang lebih rumit dan khusus, aparat pendukung bagian eksternal menuntut para ahli untuk lebih benar-benar objektif. Mereka menuntut agar birokrasi berdasarkan pada hukum rasionalitas konseptual sistematis atas dasar “undang-undang” seperti kekaisaran romawi saat pertama kali diciptakan dalam kesempurnaan teknis.

            kadi-keadilan empiris dapat diubah menjadi “teknik”, karena bentuk non-birokrasi dominasi menampilkan co-eksistensi tradisionalisme ketat dan sewenang-wenang dan kebijaksanaan yang tidak dapat ditandingi. Bahkan di Inggris saat ini, Mendleshon telah menunjukkan, suatu substratum luas keadilan sebenarnya kadi-keadilan ke tingkat yang hampir tidak dibayangkan di benua. Keadilan juri Jerman, yang tidak termasuk pututusan mereka sering berfungsi dengan praktek yang sama. Berhati-hatilah untuk percaya bahwa “demokratis” prinsip-prinsip keadilan yang identik dengan “rasional” ajudikasi memang sebaiknya berlaku. Ajudikasi Inggris dan Amerika pengadian tertinggi masih sebagian besar empiris. Alasan atas menerima kegagalan “hukum Romawi”. Sebuah monopoli strata tokoh-tokoh di tengah para hakim dari pengadilan tinggi kerajaan direkrut. Mereka ditahan dalam pelatihan hukumtangan mereka sebagai pemancaran hukum rasional yang terutama dari pengadilan gerejawi, dan untuk sementara juga dari perguruan tinggi yang mengancam posisi sosial dan material mereka.

            Melawan hukum Romawi dan gerejawi terhadap kekuassaan gereja pada umumnnya, merupakan tingkat yang cukup ekonomis dikondisikan yaitu dengan kepentingan pengacara dalam biaya. Ini jelas dibuktikan dengan cara dimana pengacara yang muncul dari perjuangan dikondisikan oleh sentralisasi politik di Jerman, terutama untuk alasan politik, status yang seperti pengacara Inggris, bisa menjadi pembawa  administrasi hukum nasional yang mengangkat hukum nasional untuk meningkatkan teknologi. Dan bisa melawan pelatihan teknis dari para ahli hukum Romawi.  Tentu saja  situasi ini saangat dipengaruhi oleh “faktor ekonomi”. Sebagaiman sudah jelas perkembangan ini sudah bermunculan dari perkembangan otonom dari struktur masing-masing dominasi. Di Inggris, kedilan terpusat dan pemerintah oleh tokoh, di Jerman tidak ada sentralisasi birokrasi politik. Iggris yang pada zaman modern merupakan negara kapitalis pertama dan yang paling berkembang, peradilannya kurang rasional dan tidak terlalu birokratis. Kapitalisme di Inggris dengan mudah datang untuk berdamai dengan hal ini karena sifat konstitusi pengadilan dan prosedur persidangan hingga periode modern berlaku penolakan jauh akan keadilan kepada golongan ekonomi lemah. Fakta ini berkaitan dengan waktu yang tinggi dan biaya dari sistem real estae transfer sendiri. Kebutuhan ekonommi pengacara kelas dipengaruhi  pad struktur agraria dari Inggris.

            Selama masa reuolik, hukum romawi itu sendiri disajikan dalam campuran yang unik dari elemen rasional, empiris dan bahkan unsur kadi-keadilan.

            Faktor teknis prosedur sidang mereka bagian dalam perkembangan hukum rasional. Faktor yang mengakibatkan secara tidak langsung dari struktur panggung. Tanggapan para nabi Talmud adalah contoh khas keadilan empiris yang tidak rasional tapi “rasionali”

B.

            Benar bahwa mater-of-factness dan keahlian tidak selalu identik dengan aturan norma-norma umum dan abstrak. Konsepsi hakim modern sebagai robot dimana dokumen hukum dan biaya yang dikeluarkan beserta alasannya,

            Untuk bidang kegiatan administrasi yang tepat, yaitu untuk semua kegiatan negara yang berada di luar bidang pembuatan hukum dan prosedur pengadilan, seorang telah menjadi biasa dengan klaim kebebasan. Justru mereka berpandangan yang paling tepat adalah memuliakan “kreatif” sebagai pedoman utama dan tertinggi untuk perilaku dalam administrasi Publik. Sebagian besar waktu, hanya kepentingan kekuasaaan birokrasi memberikan konten konkret dieksploitasi ini tidak berarti ideal. Satu-satunya titik yang dapat kita terima adalah bahwa pada prinsipnya sistem rasional diperdebatkan “alasan” singkatan sub konsumsi bawah norma, atau menimbang tujuan dan saran. Dalam hal ini juga, sikap semua “demokratis” arus, dalam arti arus yang akan meminimalkan “dominasi”. Niscaya, “persamaan di depan hukum” dan permintaan jaminan hukum terhadap kesewenang-wenangan permintaan formal dan rasional “objektivitas” administrasi , yang bertentangan dengan kebijaksanaan pribadi mengalir dari  dominasi lama.

7. Sarana Konsentrasi Birokrasi.

A. Birokratisasi tentara oleh negara dan oleh swasta.

            Konsentrasi sarana birokrasi sejalan dengan perkembangan manajemen dalam sistem kapitalis yang besar.

            Dalam dunia militer perkembangan birokrasi dapat dilihat dari perkembangan peralatan perang yang dipakai di setiap masa. Dimana pada zaman mesir kuno, maupun romawi kuno senjata dibuat oleh suatu badan yang dibuat khusus untuk penyediaaan senjata. Karena pada masa ini perang tidak dapat dimenangkan hanya oleh kemampuan si pemakai alat, melainkan oleh logistik yang tersedia seperti peluru dll. Adanya badan ini mendorong suatu sistem yang terstruktur agar setiap permintaan peralatan perang dapat terpenuhi. Dengan adanya struktur yang terencana yang bisa disebut sebagai birokrasi tentara Maka pekerjaan dapat terlaksana dengan cepat, dan perang dapat dimenangkan oleh pihak tersebut. Hal ini berbeda dengan sistem militer yang berkembang di masa lalu. Dimana pada masa ini setiap peralatan yang dibutuhkan dibuat sendiri oleh si pemakai alat. Pada masa ini perang tidak bergantung dari logistiknya, melainkan kemampuan dari si pemakai alat. Disiplin dan teknik militer lebih dapat dikembangkan dalam struktur birokrasi tentara.

            Birokrasi tentara dapat berkembang ketika terjadi perpindahan fungsi tentara dari orang yang berpunya kepada orang yang tidak berpunya. Pada masa lalu menjadi tentara merupakan salah satu kebanggaan. Dan yang bisa menjadi tentara hanyalah orang yang memiliki keturunan ksatria atau orang yang berpunya. Tapi pada masa birokrasi militer, setiap orang berhak menjadi tentara untuk membela negara. Disini tidak terdapat strata-strata berdasarkan keturunan si tentara. Yang ada hanyalah pangkat yang diberikan berdasarkan kemampuan si tentara tersebut. Perpindahan fungsi tersebut terjadi karena banyak faktor, seperti perkembangan ekonomi pertumbuhan penduduk dan lain-lain.

            Birokratisasi dalam pengorganisasian alat-alat perang mungkin bisa dibawa ke arah sistem kapitalis swasta, seperti banyak bisnis  yang lain. Namun sistem ini kebanyakan hanya diterapkan pada sistem tentara bayaran. Seperti yang banyak terjadi pada abad ke 18. Contohnya di Bradenburg pada saat Thirty Years War dan pada sistem ketentaraan Prussia.

            Kata “regiment” dan “batallion” memiliki arti yang berbeda antara saat abad ke 218 dengan masa sekarang. Dimana kata batallion merujuk kepada unit pertempuran taktis, sedamgkan “regiment” merujuk kepada unit manajemen ekonomiyang dibuat oleh posisi wirausaha dari kolonel. Namun, pada perkembangannya karena adanya paham nasionalisme yang berkembang pada banyak negara, menyebabkan sistem birokrasi swasta di bidang militer semakin menghilang, dan digantikan oleh sistem tentara nasional yang dikelola oleh negara.

B. Konsentrasi Sumber Daya dalam Bidang Lain Termasuk di Universitas

            Sama dengan organisasi militer, birokratisasi dalam bidang lain sejalan dengan konsentrasi sumber daya. Dalam sistem administrasi kuno, setiap pekerjaan di desentralisasikan kepada setiap bagian yang ada. Dimana setiap biaya yang dibutuhkan ditarik oleh setiap bagian untuk memenuhi pembiayaan dari setiap pekerjaan. Dan bagian pusat hanya menerima surplus dari setiap kegiatan yang dilakukan. Seringkali pemerintah pusat menutup biaya yang tidak dapat dipenuhi dari kas mereka sendiri.

            Sedangkan dalam negara birokrasi, pemerintah pusat menyusun setiap pengeluaran yang dikeluarkan oleh setiap bagian dalam bentuk anggaran. Dan untuk menarik biaya pemerintah mendelagasikan wewenang kepada pemerintah daerah dengan menggunakan hukum yang berlaku di daerah tersebut. Hal ini hampir sama dengan sistem perusahaan kapitalis terpusat yang besar.

            Dalam bidang penelitian ilmiah, birokratisasi universitas juga mencakup usaha untuk menambah pemasukan untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian. Hal ini sudah diterapkan oleh Laboratorium Liebig’s di Universitas Giessen.

8. Penyetaraan Perbedaan Sosial

A. Demokratisasi Birokrasi

            Organisasi birokrasi biasanya mempunyai kekuatan untuk menyetarakan perbedaan ekonomi dan sosial. Penyamaan ini relatif, dan merupakan tindak lanjut dari pengaruh perbedaan ekonomi dan sosial terhadap asumsi anggota terhadap fungsi administrasi.

            Birokrasi biasanya mengikuti demokrasi masa modern, hal ini berbeda debgan pemerintahan demokrasi yang terdir dari suatu struktur yang homogen dan kecil. Dimana dalam sistem pemerintahan ada kepercayaan banhwa setiap eksploitasi ekonomi maupun jabatan yang berdasarkan pada aktifitas administrasi merupakan kompensasi dari fungsi administrasi itu sendiri.

            Birokratisasi dan demokrasi dalam admnistrasi negara pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pemasukan ke dalam kas negara. Dan juga administrasi lebih bersifat ekonomi dibandingkan dengan sistem yang lainnya. Hal ini terus berlangsung hingga mulai timbul pandangan bahwa setiap pengeluaran yang ditimbulkan harus dibayar dengan kas pemerintah lokal. Hal ini diterapkan di Prussia timur dan juga di Inggris.

B. Partai Massa dan Konsekuensi Birokrasi dari Demokratisasi.

            Partai seringkali mengalami hambatan dari dalam partai itu sendiri. Sistem di dalamnya seringkali dirusak oleh sistem tradisional yang berdasarkan kepada hubnugan pribadi dan harga diri pihak yang ada di dalam organisasi. Sistem ini seringkali digunakan oleh kaum konservatif tua, ataupun liberalis tua.

            Sedangkan partai dengan ideologi demokrasi massa diorganisasikan dengan birokratis dan diselenggarakan oleh pejabat partai, partai profesional maupun oleh sekretaris serikat buruh. Contohnya pada partai Nasional Demokratik dan pergerakan massa agraris di Jerman. Hal ini juga terjadi di Inggris dan juga di Amerika Serikat.

            Proses birokratisasi di dalam administrasi negara itu sendiri adalah  fenomena paralel dalam perkembangan demokrasi. Demokrasi itu sendiri merupakan sebuah perubahan dalam sistem lama. Hal yang dirubah adalah cara memilih pemimpin. Demokratisasi disini bukanlah secara langsung berarti sebagai peningkatan pembagian dari subjek dalam pemerintahan. Ini mungkin adalah tujuan dari demokrasi, tapi bukan hal inilah yang dimaksud disini.

            Konsep politik dari demokrasi disini termaktub dalam 2 macam pernyataan ini. (1) mencegah pemerintah agar tidak menjadi suatu grup tertutup yang menutup akses masyarakat ke dalam pemerintah, dan (2) meminimalisasi kewenangan pemerintah yang berusaha untuk mempengaruhi opini masyarakat seperti yang selama ini terjadi. Demokrasi berusaha agar pemimpi dari suatu kantor terpilih dari suatu pemilihan yang bersih, dan dengan adanya batasan terhadap kualifikasi calon, sehingga nantinya calon yang ada adalah orang yang benar-benar ahli dan mempunyai kelebihan dari bawahannya. Namun dalam birokrasi konsep demokrasi tidak dapat sepenuhnya digunakan. Dimana ada saat dimana pelaku birokrasi harus berlaku otoriter agar setiap pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik.

C. Contoh Sejarah dari Demokrasi Pasif

            Di Rusia, perubahan posisi dari sistem lama melalui kebijakan merupakan fenomena trasnsisi dari perkembangan birokrasi. Di Cina, perkiraan ranking dan kualifikasi untuk kantor berdasarkan angka tes dan melewati angka yang ditentukan. Di Prancis, Bonaparte telah membuat birokrasi yang besar dan berpengaruh. Dalam demokrasi pasif ini berarti dimana pemerintah berperan sangat aktif bahkan monarki sehingga setiap keputusan kebijakan diambil oleh pemerintah sendiri, contohnya saja pada militer absolut.

D. Ekonomi dan Politik Motif di Bawah Demokrasi Pasif

 Hal ini jelas bahwa organisasi birokrasi dari struktur sosial, dan terutama dari satu politik, dan secara teratur dapat, apakah telah jauh mencapai konsekuensi ekonomi. Tapi seperti apa akibatnya? Tentu saja dalam setiap kasus individu itu tergantung pada distribusi kekuasaan ekonomi dan sosial, dan terutama pada bidang yang ditempati oleh mekanisme birokrasi yang muncul. Konsekuensi birokrasi tergantung ada kedepan pada arah mana kekuatan-kekuatan menggunakan peralatan berikan untuk itu. Dan sangat sering sebuah distribusi kripto-plutocratic kekuasaan hasilnya.

Di Inggris, tetapi terutama di Amerika Serikat, donor partai teratur berdiri di belakang organisasi partai birokrasi. Mereka telah dibiayai pihak ini dan telah mampu mempengaruhi mereka untuk sebagian besar. Pabrik bir di Inggris, yang disebut `industri berat, 'dan di Ger  banyak Liga Hansa dengan dana suara mereka cukup dikenal sebagai donor politik untuk partai. Dalam zaman modern birokratisasi dan meratakan sosial dalam politik, dan khususnya dalam negara organisasi sehubungan dengan penghancuran hak feodal dan lokal, telah sangat sering menguntungkan kepentingan kapitalisme. Seringkali birokratisasi telah dilakukan dalam aliansi langsung dengan kepentingan kapitalis, misalnya, aliansi sejarah besar kekuatan absolut, pangeran dengan kepentingan kapitalis. Secara umum, meratakan hukum dan perusakan struktur lokal mapan diperintah oleh tokoh telah biasanya dibuat untuk yang lebih luas aktivitas kapitalis. Namun salah satu mungkin mengharapkan sebagai akibat dari birokratisasi, kebijakan yang, memenuhi kepentingan borjuis kecil dalam `subsisten tradisional dijamin, 'atau bahkan kebijakan sosialis menyatakan bahwa mencekik peluang keuntungan yang jauh pribadi. Hal ini telah terjadi di beberapa kasus historis dan jauh jangkauannya penting, khususnya selama tiquity, tidak diragukan lagi diharapkan sebagai pengembangan di masa depan. Mungkin itu akan terjadi di Jerman.

Efek yang sangat berbeda dari organisasi politik yang, setidaknya pada prinsipnya, sangat mirip - di Mesir di bawah Firaun dan di Yunani dan Romawi kali - menunjukkan signifikansi ekonomi yang sangat berbeda dari birokratisasi yang mungkin sesuai dengan arah faktor-faktor lain . Fakta organisasi birokrasi tidak jelas memberitahu kita tentang arah konkret itu efek ekonomi, yang selalu hadir dalam beberapa cara. Setidaknya ia tidak memberitahu kita sebanyak dapat diberitahu tentang efeknya relatif meratakan sosial. Dalam hal ini, kita harus ingat bahwa birokrasi seperti adalah instrumen presisi yang dapat menempatkan dirinya di pembuangan cukup bervariasi murni politik serta ekonomi murni, atau apapun lainnya - kepentingan dalam dominasi. Oleh karena itu, ukuran paralelisme dengan demokratisasi tidak harus dibesar-besarkan, namun khas mungkin. Dalam kondisi tertentu, strata feodal juga menempatkan birokrasi dalam layanan mereka. Ada juga kemungkinan dan sering itu telah menjadi fakta, misalnya, dalam Kepangeranan Romawi dan dalam beberapa bentuk absolut struktur negara - bahwa birokratisasi administrasi adalah deliber berserta terhubung dengan pembentukan perkebunan, atau terjerat dengan mereka dengan kekuatan dari kelompok yang ada kekuatan sosial. The mengungkapkan reservasi kantor untuk kelompok tertentu statusnya sangat sering, dan pemesanan yang sebenarnya bahkan lebih sering. Demokratisasi masyarakat dalam totalitasnya, dan dalam pengertian modern istilah, apakah aktual atau mungkin hanya formal, adalah basis terutama menguntungkan birokratisasi, tetapi tidak berarti satu-satunya kemungkinan. Setelah semua, birokrasi berusaha hanya untuk tingkat kekuatan-kekuatan yang berdiri di jalan dan di daerah-daerah bahwa, dalam kasus individual, ia berusaha untuk menempati. Kita harus ingat fakta ini - yang telah kami temui beberapa kali dan yang kita harus membahas berulang kali: bahwa 'demokrasi' seperti yang bertentangan dengan aturan `'birokrasi, meskipun dan mungkin karena tidak dapat dihindari namun unin  cenderung promosi birokratisasi. Dalam kondisi tertentu, demokrasi menciptakan pecah jelas dan penyumbatan pada organisasi birokrasi.

Oleh karena itu, dalam setiap kasus sejarah individu, kita harus mengamati ke arah birokratisasi telah dikembangkan.

9. Objektif dan Subjektif Berdasarkan Perspektif Birokrasi

            Birokrasi adalah berasal dari struktur sosial dari yang keras sampai ke kehancuran. Birokrasi dapat dimaksudkan transformasi atau perubahan dari aksi sosial ke aksi organisasi rasional. Birokrasi adalah alat yang kuat dalam kekuasaan.

10. Determinasi Konsekuensi Ekonomi dari Birokrasi

            Tidak dipungkiri bahwa birokrasi selain sebagai struktur sosial terutama dalam dunia politik, tidak terlepas dari ekonomi. Birokrasi juga sebagai salah satu kekuatan ekonomi dalam politik yang mengarahkan distribusi ekonomi dan sosial. Ini dapat disebut dengan birokrasi mekanik.

11. Kekuatan Posisi Birokrasi

Di mana-mana negara modern sedang mengalami birokratisasi. Namun apakah kekuatan birokrasi dalam pemerintahan yang universal meningkat di sini harus tetap.

Kenyataan bahwa organisasi birokrasi secara teknis cara yang paling sangat berkembang kekuasaan di tangan orang yang mengontrol itu tidak menentukan bahwa birokrasi seperti mampu memiliki dalam struktur sosial tertentu. Yang terus meningkat `indispensability 'dari pejabat tersebut, membengkak menjadi jutaan, tidak lebih menentukan untuk pertanyaan ini daripada pandangan beberapa, perwakilan dari gerakan proletar bahwa sangat diperlukannya ekonomi kaum proletar yang menentukan bagi ukuran sosial mereka dan posisi kekuasaan politik. Jika 'indispensability' yang menentukan, maka di mana tenaga kerja budak menang dan di mana orang bebas biasanya membenci, bekerja sebagai aib, para budak sangat diperlukan seharusnya memegang posisi kekuasaan, karena mereka setidaknya diperlukan sebagai pejabat dan kaum proletar hari ini. Apakah kekuatan birokrasi sebagai kenaikan tersebut tidak dapat ditentukan a priori dari alasan tersebut. Gambar di kelompok kepentingan ekonomi atau ahli non-resmi lainnya, atau gambar di perwakilan awam non-pakar, pembentukan lokal, antar-lokal, atau pusat badan parlementer atau lainnya perwakilan, atau kerja asosiasi-ini tampaknya dijalankan langsung terhadap kecenderungan birokrasi. Seberapa jauh penampilan ini kebenaran harus dibahas dalam bab lain daripada dalam diskusi ini murni formal dan tipologis. Secara umum, hanya berikut ini dapat dikatakan di sini.

Dalam kondisi normal, posisi kekuatan birokrasi sepenuhnya dikembangkan selalu overfawering. The Master `politik 'menemukan dirinya dalam posisi' penggemar 'yang berdiri di seberang' pakar, 'menghadap pejabat terlatih yang berdiri dalam pengelolaan administrasi. Hal ini berlaku apakah 'master' yang melayani birokrasi adalah `orang, 'dilengkapi dengan senjata inisiatif legislatif`,' yang 'referendum', dan hak untuk menghapus pejabat, atau parlemen, yang terpilih pada lebih aristokrat atau lebih 'demokratis' dasar dan dilengkapi dengan hak untuk memilih kurangnya kepercayaan, atau dengan kewenangan yang sesungguhnya untuk memilih itu, apakah yang memegang master adalah aristokrat, badan perguruan tinggi, secara hukum atau benar-benar didasarkan pada diri rekrutmen, atau apakah ia presiden dipilih secara populer, turun-temurun dan `mutlak 'atau' konstitusional 'raja.

Setiap birokrasi berupaya meningkatkan keunggulan profesional informasi dengan menjaga pengetahuan dan niat mereka rahasia. Biro administrasi  demokratis selalu cenderung menjadi administrasi `sesi rahasia ' sejauh itu bisa, ia menyembunyikan pengetahuan dan tindakan dari kritik. Pemerintah Prusia gereja sekarang mengancam untuk menggunakan tindakan disipliner terhadap pendeta yang melakukan teguran atau tindakan yg memperingatkan lain dengan cara apapun diakses oleh pihak ketiga. Mereka melakukan ini karena pendeta, dalam membuat, kritik tersebut tersedia, adalah `bersalah 'memfasilitasi kritik mungkin dari otoritas gereja. Para pejabat perbendaharaan Syah Persia telah membuat doktrin rahasia seni anggaran mereka dan bahkan menggunakan script rahasia. Statistik resmi Prusia, secara umum, membuat masyarakat hanya apa yang tidak bisa melakukan kejahatan apa pun niat dari birokrasi kekuasaan. Kecenderungan terhadap kerahasiaan dalam bidang administrasi tertentu berikut sifat materi mereka, di mana-mana bahwa kepentingan kekuatan struktur dominasi arah luar dipertaruhkan, apakah itu merupakan pesaing ekonomi suatu perusahaan swasta, atau asing, pemerintahan berpotensi bermusuhan, kita menemukan kerahasiaan. Jika berhasil, manajemen diplomasi publik hanya dapat dikontrol sampai batas yang sangat terbatas. Pemerintahan militer harus bersikeras pada penyembunyian tindakan yang paling penting, dengan signifikansi peningkatan aspek teknis semata, ini adalah semua lebih kasus. Partai-partai politik tidak melanjutkan. berbeda, meskipun semua publisitas nyata dari kongres Katolik dan konvensi partai. Dengan meningkatnya birokratisasi organisasi partai, kerahasiaan ini akan berlaku bahkan lebih. Kebijakan komersial, di Jerman misalnya, membawa tentang penyembunyian statistik produksi. Setiap postur tempur struktur sosial terhadap luar cenderung menopang posisi kelompok yang berkuasa.

Kepentingan murni birokrasi yang berkuasa, bagaimanapun, adalah berkhasiat jauh melampaui daerah-daerah dimana kepentingan murni fungsional membuat, kerahasiaan. Konsep `rahasia resmi 'adalah penemuan spesifik birokrasi, dan tidak begitu fanatik dipertahankan oleh birokrasi sebagai sikap ini, yang tidak dapat dibenarkan secara substansial di luar daerah-daerah yang memenuhi syarat khusus. Dalam menghadapi parlemen, birokrasi, dari naluri listrik pasti, perkelahian setiap upaya parlemen untuk mendapatkan pengetahuan dengan cara ahli sendiri atau dari kelompok-kelompok kepentingan. Yang disebut hak penyelidikan parlemen merupakan salah satu sarana yang parlemen mencari pengetahuan tersebut. Birokrasi alami menyambut sebuah buruk informasi dan karenanya parlemen berdaya - setidaknya sejauh ketidaktahuan entah bagaimana setuju dengan kepentingan birokrasi.

Yang absolut monarki adalah, berdaya seberang pengetahuan unggul ahli birokrasi dalam arti tertentu lebih berdaya daripada kepala politik lainnya. Semua mencemooh keputusan dari Frederick Agung memusatkan`penghapusan perbudakan 'yang tergelincir, karena itu, dalam perjalanan realisasinya karena mekanisme resmi hanya mengabaikan mereka sebagai ide sesekali penggemar a. Ketika seorang raja konstitusional setuju dengan bagian sosial penting dari yang diperintah, dia sangat sering memberikan pengaruh lebih besar terhadap jalannya pemerintahan daripada raja absolut. Raja konstitusional dapat mengontrol para ahli lebih baik karena apa, setidaknya relatif, karakter kritik publik, sedangkan mutlak, raja tergantung informasi hanya pada birokrasi. Rusia tsar dari rezim lama jarang mampu mencapai sesuatu yang permanen senang birokrasi dan merugikan kepentingan kekuasaan birokrat. Menteri, ditempatkan langsung di bawah dia sebagai otokrat yang mewakili konglomerat dari satrapies, seperti yang benar dicatat oleh Leroy-Beaulieu. Ini satrapies terus berperang melawan satu sama lain dengan semua sarana Personal intrik, dan, terutama, mereka dibombardir satu sama lain dengan tebal `kenangan, 'dalam menghadapi yang, raja, sebagai pencinta, tak berdaya.

Dengan transisi ke pemerintahan yang konstitusional, konsentrasi kekuatan birokrasi pusat dalam satu kepala menjadi tidak dapat dihindari. Pejabat ditempatkan di bawah kepala monocratic, perdana menteri, yang melalui tangan semuanya harus pergi sebelum itu sampai ke raja. Hal ini menempatkan kedua, untuk sebagian besar, di bawah pengawasan kepala birokrasi.

Namun, ini adalah pengecualian, untuk, secara keseluruhan, posisi kekuatan seorang raja berlawanan pejabat birokrasi jauh lebih kuat daripada di setiap negara feodal atau dalam `stereotip 'negara patrimonial. Hal ini karena kehadiran konstan aspiran untuk promosi, dengan siapa raja dengan mudah dapat menggantikan pejabat nyaman dan mandiri. Keadaan lain yang sama, para pejabat hanya mandiri secara ekonomi, yaitu, pejabat yang termasuk dalam strata bermilik, dapat mengizinkan diri untuk risiko hilangnya kantor mereka. Hari ini seperti biasa, perekrutan pejabat dari kalangan strata propertyless meningkatkan kekuasaan para penguasa. Hanya, pejabat yang milik strata sosial berpengaruh, siapa percaya ia harus memperhitungkan sebagai pendukung pribadi, seperti disebut Kanalrebellen di Prusia, 8 secara permanen dan benar-benar dapat melumpuhkan substansi kehendak-Nya.

Hanya pengetahuan ahli kelompok kepentingan ekonomi swasta di bidang bisnis lebih unggul pengetahuan ahli birokrasi. Hal ini terjadi karena pengetahuan yang tepat dari fakta-fakta di lapangan mereka sangat penting untuk keberadaan ekonomi pengusaha. Kesalahan dalam statistik resmi tidak memiliki konsekuensi ekonomi langsung bagi pejabat bersalah, tapi kesalahan dalam perhitungan perusahaan kapitalis yang dibayar oleh kerugian, mungkin dengan keberadaannya. The `rahasia 'sebagai alat kekuasaan, adalah, setelah semua, lebih aman tersembunyi dalam buku-buku dari wiraswasta daripada di file dari otoritas publik. Untuk alasan ini saja pemerintah diadakan dalam hambatan sempit ketika mereka berusaha untuk mempengaruhi kehidupan ekonomi di zaman kapitalis. Sangat sering tindakan negara dalam bidang kapitalisme mengambil kursus yang tak terduga dan tidak diinginkan, atau mereka dibuat, ilusi oleh ahli pengetahuan unggul kelompok kepentingan.

B. Sekresi Administrasi

            Kekuatan murni dari birokrasi berefek pada fungsi dalam motivasi.

C. Peraturan Ketergantungan dari Birokrasi

            Ketergantungan administrasi ini sangat terlihat pada otoritas pemerintahan.

12. Penyimpangan dalam Badan Uniersitas dan  Badan Kepentingan

Semakin banyak pengetahuan khusus ahli menjadi dasar bagi posisi kekuatan officeholder tersebut. Oleh karena itu sebuah keprihatinan awal penguasa adalah bagaimana memanfaatkan pengetahuan khusus para ahli tanpa harus turun tahta dalam mendukung mereka tetapi mempertahankan posisi dominan nya. Dengan perpanjangan kualitatif tugas-tugas administratif dan dengan lidah sangat diperlukannya pengetahuan para ahli, hal itu biasanya terjadi bahwa Tuhan tidak lagi dipenuhi oleh konsultasi sesekali dengan kepercayaan individu dan terbukti atau bahkan dengan perakitan pria tersebut disebut bersama-sama sebentar-sebentar dan dalam situasi sulit. Penguasa mulai mengelilingi dirinya dengan badan perguruan tinggi yang membahas dan menyelesaikan dalam sesi terus menerus. Tingkat von Hans aus9 merupakan fenomena transisi karakteristik dalam pembangunan ini.

Posisi badan perguruan tinggi tersebut. secara alami bervariasi tergantung pada apakah mereka menjadi otoritas administratif tertinggi atau apakah otoritas pusat dan monocratic, atau beberapa pihak berwenang tersebut berdiri di sisi mereka. Selain itu, banyak tergantung pada prosedur mereka. Ketika jenis perguruan tinggi sepenuhnya dikembangkan, badan tersebut, pada prinsipnya atau fiksi, bertemu dengan Tuhan di kursi dan semua penting. hal yang dijelaskan dari semua sudut pandang dalam makalah para ahli masing-masing dan asisten mereka dan dengan suara beralasan dari anggota lain. Masalah ini kemudian diselesaikan melalui resolusi, yang tuan keinginan sanksi atau menolak oleh dekrit. Ini semacam badan perguruan tinggi adalah bentuk khas di mana penguasa, yang semakin berubah menjadi `penggemar, 'pada saat yang sama memanfaatkan pengetahuan ahli dan - apa yang sering tetap diperhatikan - berusaha untuk menangkis berat kuat dari pengetahuan para ahli, dan untuk mempertahankan posisi dominan dalam menghadapi ahli. Dia terus salah satu ahli di cek oleh orang lain dan dengan prosedur rumit seperti ia berusaha secara pribadi untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif serta kepastian bahwa tidak ada yang meminta dia untuk keputusan sewenang-wenang. Seringkali pangeran mengharapkan untuk meyakinkan dirinya maksimal pengaruh pribadi kurang dari pribadi memimpin badan perguruan tinggi dibandingkan dari memiliki memorandum diserahkan kepadanya tertulis.

Dengan prinsip perguruan penguasa selanjutnya mencoba untuk fashion semacam sintesis ahli khusus ke dalam sebuah unit kolektif. Keberhasilannya dalam melakukan hal ini tidak dapat dipastikan secara umum. Fenomena itu sendiri, bagaimanapun, adalah umum untuk bentuk yang sangat berbeda dari negara, dari bapa Monial dan feodal ke awal birokrasi, dan itu sangat khas untuk absolutisme pangeran awal. Prinsip perguruan tinggi telah membuktikan diri menjadi salah satu sarana edukatif terkuat untuk `blak-factness 'dalam administrasi. Hal ini juga telah memungkinkan gambar di orang pribadi sosial berpengaruh dan dengan demikian untuk menggabungkan dalam beberapa ukuran otoritas tokoh-tokoh dan pengetahuan praktis pengusaha-pengusaha swasta dengan keahlian khusus birokrat profesional. Mayat perguruan tinggi adalah salah satu, dari lembaga pertama yang memungkinkan pengembangan konsep modern `otoritas publik, 'dalam arti struktur abadi independen orang.

Selama pengetahuan ahli urusan pemerintahan adalah produk eksklusif dari praktik empiris yang panjang, dan norma-norma administrasi tidak peraturan tetapi unsur-unsur tradisi, dewan tetua  dalam cara yang khas sering dengan imam, `negarawan tua, ' dan tokoh-tokoh yang berpartisipasi adalah bentuk yang memadai bagi otoritas perguruan tinggi, yang pada awalnya hanya memberi saran kepada penguasa. Tapi seperti badan-badan tersebut terus eksis dalam menghadapi perubahan penguasa, mereka sering mengambil kekuasaan yang sebenarnya. Senat Romawi dan Dewan Venetian, serta Areopag Athena sampai kejatuhannya dan penggantian dengan aturan dari demagogos bertindak dengan cara ini. Kita tentunya harus tajam membedakan otoritas tersebut dari badan hukum dalam pembahasan di sini.

Meskipun transisi ragamnya, badan perguruan tinggi, sebagai jenis, muncul atas dasar spesialisasi rasional fungsi dan aturan ahli pengetahuan. Di sisi lain, mereka harus dibedakan dari badan penasehat dipilih dari antara kalangan swasta dan tertarik, yang sering ditemukan di negara modern dan yang inti tidak terbentuk pejabat atau mantan pejabat. Badan-badan perguruan tinggi juga harus dibedakan secara sosiologis dari papan kontrol ditemukan dalam struktur birokrasi ekonomi swasta modern (perusahaan ekonomi). Perbedaan ini harus dibuat terlepas dari fakta bahwa badan usaha tersebut tidak jarang menyelesaikan sendiri dengan menggambar di meja di antara kalangan tertarik demi pengetahuan para ahli mereka atau dalam rangka, untuk mengeksploitasi mereka untuk representasi dan iklan. Biasanya, badan-badan tersebut tidak bersatu pemegang pengetahuan ahli khusus melainkan perwakilan menentukan kelompok penting ekonomi kepentingan, khususnya para kreditur bank perusahaan - dan laki-laki tersebut tidak berarti memegang posisi hanya penasihat. Mereka memiliki setidaknya suara pengendali, dan sangat sering mereka, menduduki posisi dominan sebenarnya. Yang harus dibandingkan (bukan tanpa beberapa distorsi) kepada majelis pemegang independen besar vasal feodal dan kantor dan kelompok kepentingan sosial kuat lainnya dari polities patrimonial atau feodal. Kadang-kadang, bagaimanapun, ini telah menjadi prekursor dari `anggota dewan 'yang muncul sebagai akibat dari peningkatan intensitas administrasi. Dan bahkan lebih sering mereka telah prekursor perusahaan perkebunan secara hukum istimewa.

Dengan keteraturan besar prinsip birokrasi perguruan tinggi telah dialihkan dari pemerintah pusat kepada otoritas yang lebih rendah paling bervariasi. Dalam lokal ditutup, dan terutama dalam unit perkotaan, administrasi perguruan tinggi adalah bentuk asli dari aturan tokoh, seperti yang ditunjukkan pada awal diskusi ini. Awalnya bekerja melalui terpilih, di kemudian hari, biasanya, atau setidaknya sebagian, melalui terkooptasi `negara cilors, 'tubuh perguruan tinggi dari' hakim, 'decuriones, dan` juri' tubuh tersebut adalah elemen normal terorganisir `diri -pemerintah ', yaitu, pengelolaan urusan administrasi oleh kelompok-kelompok kepentingan lokal di bawah kendali otoritas birokrasi negara. Contoh-contoh yang disebutkan di atas Dewan Venesia dan bahkan lebih dari Romawi Sen  makan merupakan transfer kekuasaan penting untuk kerajaan di luar negeri yang besar. Biasanya aturan seperti tokoh yang tooted dalam asosiasi politik lokal. Dalam negara birokrasi, administrasi perguruan tinggi menghilang secepat kemajuan dalam sarana komunikasi dan meningkatnya tuntutan kemajuan teknis administrasi memerlukan cepat dan jelas Deciaksesi dan segera setelah motif dominan birokratisasi jauh penuh dan politik satu pemimpin, yang kita bahas di atas, mendorong ke depan. Administrasi Collegiate hilang ketika dari sudut pandang kepentingan penguasa kepemimpinan administrasi ketat bersatu tampaknya lebih penting daripada ketelitian dalam penyusunan keputusan administratif. Ini adalah kasus secepat lembaga parlemen mengembangkan dan - biasanya pada saat yang sama-sebagai kritik dari luar dan meningkatkan publisitas.

Dalam kondisi modern sistem secara menyeluruh dirasionalisasi menteri departemen dan prefek, seperti di Perancis, menawarkan kesesignifikan tunities untuk mendorong bentuk-bentuk lama ke latar belakang. Mungkin sistem ini dilengkapi dengan panggilan dalam kelompok kepentingan sebagai badan penasehat direkrut dari kalangan strata ekonomi dan sosial yang paling influen ¬ esensial. Praktek ini, yang telah saya sebutkan di atas, semakin sering dan secara bertahap mungkin akan memesan lebih formal.

Perkembangan terakhir berusaha terutama untuk menempatkan pengalaman konkret dari kelompok kepentingan dalam pelayanan administrasi rasional pejabat ahli terlatih. Ini tentu akan menjadi penting di masa depan dan selanjutnya akan meningkatkan kekuatan birokrasi. Hanya dengan birokratisasi negara dan hukum secara umum dapat melihat satu kemungkinan pasti memisahkan tajam dan konseptual tatanan hukum yang 'obyektif' dari 'hak subyektif' dari individu yang menjamin, memisahkan publik `'hukum dari' hukum privat '. Hukum publik mengatur hubungan timbal balik otoritas publik dan mereka rela  fokus dalam membangun hubungan dengan `subyek '; hukum perdata mengatur hubungan individu diperintah antara mereka sendiri. Hal ini mengandaikan pemisahan konseptual pemisahan konseptual dari `state, 'sebagai pembawa abstrak prerogatif berdaulat dan pencipta` norma hukum,' dari semua per ¬ personal `otorisasi 'individu. Bentuk-bentuk konseptual yang selalu jauh dari sifat pra-birokrasi, dan terutama dari struktur patrimonial dan feodal, otoritas. Pemisahan konseptual swasta dan publik pertama kali digagas dan diwujudkan dalam masyarakat perkotaan, karena segera setelah pemegang jabatan mereka diamankan, berdasarkan pemilihan berkala, individu power-pemegang, bahkan jika ia berada di posisi tertinggi, jelas tidak lagi identik dengan orang yang memiliki wewenang `di kanan sendiri. ' Namun itu diserahkan kepada depersonalisasi lengkap manajemen administrasi birokrasi dan sistematisasi rasional hukum untuk mewujudkan pemisahan publik dan swasta secara penuh dan pada prinsipnya.

13. Birokrasi dan Pendidikan

Kita tidak bisa di sini menganalisis dampak budaya yang luas dan umum bahwa kemajuan struktur birokrasi rasional dominasi, dengan demikian, berkembang cukup independen dari area di mana ia mengambil terus. Tentu, birokrasi mempromosikan cara 'rasionalis' kehidupan, tetapi kecuali rasionalisme memungkinkan untuk isi yang berbeda secara luas. Cukup umum, kita hanya bisa mengatakan bahwa birokratisasi semua dominasi sangat kuat furthers perkembangan `rasional blak-factness 'dan tipe kepribadian dari ahli profesional. Ini memiliki konsekuensi yang luas, tetapi hanya salah satu elemen penting dari proses secara singkat dapat ditunjukkan di sini: efeknya pada sifat pelatihan dan edu ¬ kation.

Lembaga pendidikan di benua Eropa, khususnya perguruan tinggi - perguruan tinggi, serta akademi teknis, perguruan tinggi bisnis, gimnasium, dan menengah lainnya sekolahdidominasi dan dipengaruhi oleh kebutuhan untuk jenis 'pendidikan' yang menghasilkan sistem pemeriksaan khusus dan ahli yang terlatih  yang semakin diperlukan bagi birokrasi modern.

The `pemeriksaan khusus, 'dalam arti ini, adalah dan ditemukan juga di luar struktur birokrasi yang tepat, dengan demikian, hari ini ditemukan dalam` bebas' profesi kedokteran dan hukum dan dalam perdagangan serikat-terorganisir. Pemeriksaan ahli yang tidak diperlukan untuk atau fenomena seiring birokratisasi. Perancis, Inggris, dan Amerika birokrasi memiliki untuk waktu yang lama pemeriksaan tersebut terdahulu seluruhnya atau untuk sebagian besar, untuk pelatihan dan layanan di organisasi partai telah dibuat untuk mereka.

'Demokrasi' juga mengambil berdiri ambivalen dalam menghadapi pemeriksaan khusus, seperti halnya dalam menghadapi semua fenomena birokrasi - meskipun demokrasi itu sendiri mempromosikan perkembangan tersebut. Pemeriksaan khusus, di satu sisi, berarti atau tampaknya berarti `pilihan 'dari mereka yang memenuhi syarat dari semua strata sosial daripada pemerintahan oleh tokoh. Di sisi lain, prestasi demokrasi bahwa sistem merit dan pendidikan sertifikasi akan menghasilkan istimewa `kasta. 'Oleh karena itu, demokrasi perkelahian melawan sistem pemeriksaan khusus.

Perkembangan modern birokratisasi penuh membawa sistem rasional, khusus, dan pemeriksaan ahli tertahankan kedepan. The birokratisasi kapitalisme, dengan permintaan untuk ahli terlatih. teknisi, pegawai, dan sebagainya, membawa pemeriksaan tersebut di seluruh dunia. Di atas semua, pembangunan yang sangat ditindaklanjuti oleh prestise sosial sertifikat pendidikan diperoleh melalui pemeriksaan khusus tersebut. Ini semua lebih kasus sebagai paten pendidikan diaktifkan untuk keuntungan ekonomi. Hari ini, sertifikat pendidikan menjadi apa tes untuk leluhur telah di masa lalu, setidaknya di mana kaum bangsawan tetap kuat: prasyarat untuk kesetaraan lahir, kualifikasi untuk canonship, dan untuk kantor negara.

Perkembangan diploma dari perguruan tinggi, dan bisnis dan perguruan tinggi teknik, dan keributan universal untuk pembuatan sertifikat pendidikan di segala bidang membuat pembentukan strata istimewa di biro dan di kantor-kantor. Sertifikat tersebut mendukung klaim untuk nikah dengan keluarga terkenal (di kantor-kantor bisnis orang secara alami berharap keutamaannya berkaitan dengan putri kepala suku), mengklaim diterima ke dalam lingkaran yang mematuhi 'pemegang mereka kode kehormatan, "klaim jauh sebuah' terhormat 'remunerasi daripada remunerasi untuk pekerjaan yang dilakukan, klaim untuk kemajuan meyakinkan dan asuransi hari tua, dan, di atas semua, klaim untuk memonopoli sosial dan ekonomi posisi menguntungkan. Ketika kita mendengar dari semua sisi permintaan untuk pengenalan kurikulum reguler dan pemeriksaan khusus, alasan di balik itu, tentu saja, bukan `haus tiba-tiba terbangun untuk pendidikan 'tapi keinginan untuk membatasi pasokan untuk posisi ini dan monopoli mereka dengan pemilik sertifikat pendidikan. Saat ini, `pemeriksaan 'adalah cara universal monopoli ini, dan karena itu, pemeriksaan irre-sistibly muka. Sebagai prasyarat pendidikan untuk perolehan sertifikat pendidikan memerlukan biaya yang cukup besar dan periode menunggu, remunerasi penuh, berjuang ini, berarti kemunduran bagi bakat (karisma) yang mendukung properti. Untuk biaya `intelektual 'sertifikat pendidikan selalu rendah, dan dengan meningkatnya volume sertifikat, biaya intelektual mereka tidak meningkat, melainkan menurun.

`Demokrasi 'bereaksi secara tepat terhadap dihindari status`' karakter birokrasi. Demokrasi berusaha untuk menempatkan pemilihan pejabat untuk jangka pendek di tempat pejabat yang ditunjuk, berusaha untuk menggantikan penghapusan pejabat dengan pemilihan prosedur diatur disiplin. Dengan demikian, demokrasi berusaha untuk menggantikan disposisi sewenang-wenang dari hirarki superordinat `master oleh disposisi sama sewenang-wenang dari gov ¬ erned dan kepala partai mendominasi mereka.

Prestise sosial berdasarkan keuntungan dari pendidikan dan pelatihan khusus seperti ini tidak berarti khusus untuk birokrasi. Sebaliknya! Tapi prestise pendidikan dalam struktur dominasi lainnya terletak pada fondasi substansial berbeda.

Disajikan dalam slogan-seperti fashion, `pria dibudidayakan, 'daripada' spesialis, 'telah akhir dicari oleh pendidikan dan telah membentuk dasar dari penghargaan sosial di berbagai sistem seperti struktur feodal, teokratis, dan patrimonial kekuasaan : dalam bahasa Inggris administrasi terkenal, di lama birokrasi patrimonial Cina, serta di bawah kekuasaan demagog dalam disebut Hellenic demokrasi.

Istilah `man dibudidayakan 'digunakan di sini dalam arti benar-benar bebas nilai, melainkan dipahami semata-mata berarti bahwa tujuan pendidikan con ¬ sists dalam kualitas bantalan seorang pria dalam hidup yang dianggap` dibudidayakan,' bukan dalam pelatihan khusus untuk keahlian. The dibudidayakan kepribadian `'membentuk ideal pendidikan, yang dicap oleh struktur dominasi dan oleh kondisi sosial bagi keanggotaan dalam strata penguasa. Pendidikan semacam ditujukan sopan atau jenis pertapa, atau, jenis sastra, seperti di Cina, sebuah tipe senam-humanis, seperti di Hellas, atau ditujukan untuk jenis konvensional, seperti dalam kasus pria Anglo-Saxon . Kualifikasi strata penguasa seperti didasarkan atas kepemilikan ‘lebih’ budaya, bukan pada` lebih' ahli pengetahuan. Kemampuan militer, teologis, dan yuridis khusus tentu saja sangat dipraktekkan, tetapi titik gravitasi di Hellenic, di abad pertengahan, serta dalam pendidikan Cina, telah didasarkan atas unsur-unsur pendidikan yang sama sekali berbeda dari, apa yang `berguna 'dalam satu khusus. .

Dibalik semua diskusi sekarang dari fondasi pendidikan  sistem nasional, perjuangan 'jenis spesialis manusia terhadap jenis yang lebih tua dari `manusia dibudidayakan' tersembunyi di beberapa titik yang menentukan. Pertarungan ini ditentukan oleh birokratisasi tertahankan memperluas semua hubungan masyarakat dan swasta kewenangan dan dengan pentingnya terus meningkat ahli dan pengetahuan khusus. Pertarungan ini terasa menganggu ke semua pertanyaan budaya intim.

Selama muka, organisasi birokrasi harus mengatasi hambatan tersebut pada dasarnya negatif yang telah berdiri di jalan tingkat ¬ ing proses yang diperlukan untuk birokrasi. Selain itu, struktur pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip yang berbeda bersinggungan dengan birokrasi organisasi. Karena ini telah disinggung di atas, hanya beberapa prinsip struktural sangat penting akan dibahas secara singkat di sini dalam skema yang sangat sederhana. Kami akan dipimpin terlalu jauh jauh yang kita untuk membahas semua jenis sebenarnya ada. Kami akan melanjutkan dengan mengajukan pertanyaan berikut:

1. Haw jauh adalah struktur administratif tunduk pada penentuan ekonomi? Atau, seberapa jauh peluang untuk pengembangan diciptakan oleh keadaan lain, misalnya, murni politik? Atau, akhirnya, seberapa jauh perkembangan yang dibuat oleh 'otonom' logika yang semata-mata dari struktur teknis seperti?

2. Kita akan bertanya apakah prinsip-prinsip struktural atau tidak, pada gilirannya, melepaskan efek ekonomi tertentu, dan jika demikian, apa efek. Dalam melakukan hal ini, salah satu saja dari awal harus menjaga matanya pada fluiditas dan, tumpang tindih transisi dari semua prinsip-prinsip organisasi. Jenis `murni 'mereka, setelah semua, harus dianggap hanya sebagai kasus perbatasan yang sangat berharga dan sangat diperlukan untuk analisis. Realitas sejarah, yang hampir selalu muncul dalam bentuk campuran, telah pindah dan masih bergerak di antara jenis murni seperti.

Struktur birokrasi di mana-mana produk akhir pembangunan. Bagian belakang lebih lanjut kita menelusuri langkah kita, lebih khas adalah tidak adanya birokrasi dan pejabat dalam struktur dominasi, Birokrasi memiliki rasional 'karakter `: aturan, berarti, berakhir, dan materi-of-factness domi ¬ nate kaitannya. Di mana-mana asalnya dan difusi telah oleh karena itu revolusioner hasil `', dalam arti khusus, yang masih harus dibahas. Ini adalah pengaruh yang sama yang kemajuan rasionalisme pada umumnya telah memiliki. Pawai birokrasi telah menghancurkan struktur dominasi yang tidak memiliki karakter rasional, dalam arti khusus dari istilah tersebut.

Analisis dan Kritik Mengenai Birokrasi Menurut Max Weber

BUREAUCRACY (BIROKRASI)

Dalam paradigma masyarakat sekarang ini, "birokrasi" merujuk pada aturan organisasi yang kompleks, terspesialisasi (khususnya organisasi pemerintahan), terdiri dari administrator dan pegawai cakap yang dipekerjakan secara penuh untuk melakukan tugas dan pelayanan administratif.

Organisasi berbirokrasi dipecah ke dalam lembaga tertentu, yang kepada masing-masing lembaga diserahi tanggung jawab untuk menjalankan sejumlah sasaran atau kebijakan resmi pemerintah dengan lingkup fungsional yang spesifik. Lembaga dibagi ke dalam divisi-divisi yang masing-masing memiliki tanggung jawab lebih khusus lagi guna meraih kefektifan kerja per bagian yang mengacu pada keseluruhan target lembaga. Pada gilirannya, divisi-divisi ini pun dibagi lagi ke dalam beberapa sub divisi yang memiliki tugas dan wewenang yang lebih spesifik untuk memudahkan pencapai target divisi.

Organisasi berbirokrasi selalu berpedoman teguh pada prinsip hierarki dan jenjang atau keteraturan serta sistematis pada delegasi wewenang. Prinsip tersebut menuntut rantai perintah yang jelas dan pasti di mana staf yang "lebih tinggi" mengkoordinasi staf yang "lebih rendah" dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Mereka pun mengawasi (supervise) administrator di bawahnya dalam beragam sub divisi dan sub sub divisi yang ada dalam organisasi tersebut.

Ciri khas organisasi berbirokrasi adalah penekanan pada wewenang atau yurisdiksi yang spesifik dan stabil di antara aneka sub divisi maupun staf dalam lingkup mereka sendiri. Organisasi ini berjalan dengan mengharuskan tiap karyawan untuk bekerja sesuai prosedur tertentu dan peraturan terperinci yang dirancang untuk mengarahkan hampir seluruh pengambilan keputusan. Sebagian keputusan dan prosedur terpenting dijabarkan dalam hukum atau keputusan yang diambil oleh pejabat dengan otoritas wewenang lebih tinggi. Merekalah yang berwenang untuk menetapkan sasaran resmi clan kebijakan umum bagi organisasi. Namun birokrat tingkat atas (atau bahkan tingkat menengah) umumnya memiliki keleluasaan untuk menguraikan peraturan dan prosedur secara lebih mendetil.

Struktur pemberian imbalan dalam organisasi birokrasi sangat dipengaruhi ketaatan terhadap peraturan formal dan hukuman atas pelanggaran prosedur kerja baku (standard operating procedures) . Selain itu, tidak memfokuskan pada kontribusi staf dalam mengupayakan tujuan organisasi (impesonalitas). Karenanya, organisasi semacam ini cenderung bergantung pada catatan tertulis dan format-format baku. Ini membuktikan bahwa pengambilan keputusan atas seluruh kasus dilakukan berdasarkan petunjuk dan prosedur yang telah disetujui, bukan berdasarkan pilihan personal atau keputusan subjektif dari individu birokrat yang terlibat.

Max Weber dalam bukunya, Economy and Society yang dipublikasikan tahun 1922, Weber percaya bahwa birokrasi gap Prussia yang bersifat permit len, cerdas, cermat dan profesional berkomitmen utuk rnewujudkan setiap keputusan dari pemerintahan negara yang sah. Keputusan tersebut dianggap sebagai format terbaik, yang dihasilkan guna mencapai tujuan sosial yang rasional dan efisien, dalam suatu masyarakat modern dengan pembagian yang terspesialisasi dan sangat kompleks.

Weber mencurahkan perhatian untuk menggambarkan bahwa metode dan nilai birokrasi modern yang berevolusi secara bertahap, telah membantu menyingkirkan hambatan nyata bagi pembangunan ekonomi, perkembangan sosial, dan stabilitas politik. Masalah-masalah tersebut melekat pada praktik administrasi pemerintah yang kurang profesional dan sistematis di Eropa pada masa feodal dan sebagian besar masyarakat pramodern lainnya.

Sebagian besar ilmuwan sosial yang mempelajari birokrasi, telah menyadari peran historis organisasi berbirokrasi dalam menciptakan negara-nasionalis yang kuat dan sentralistis, se-bagaimana juga organisasi besar lain seperti korporasi bisnis dan serikat pekerja yang mendominasi dunia industri abad 20. Mereka cenderung untuk tidak dengan serta merta mendukung birokrasi seperti Weber.

Metode birokrasi memang memiliki beberapa keunggulan dalam menjalankan rutinitas secara efisien dan efektif, dan pemecahan masalah secara cukup stabil serta dapat diperkirakan. Namun demikian metode ini juga memiliki beberapa kelemahan. Misalnya, keputusan untuk mempekerjakan atau mempromosikan staf lebih didasarkan pada jenjang pendidikan dan senioritas dalam organisasi. Tambahan lagi, tersedianya perlindungan praktik pelayanan sipil demi meningkatkan keamanan kerja (joh security). Hal ini membuat birokrat cenderung lari dari tanggung jawab dan konsekuensi eksternal dari keputusan-keputusan yang mereka pegang.

Sosiolog seperti Robert K. Merton dan Michael Crozier menunjukkan bahwa tekanan terhadap pegawai untuk mengikuti peraturan dan prosedur secara rinci, ditambah sempitnya tanggung jawah lembaga untuk hanya menjalankan segelintir dari berbagai tujuan yang ditetapkan pemerintah, dapat mengakibatkan para birokrat itu menjadi defensif, kaku dan sangat tidak responsif terhadap kebutuhan individu yang mendesak maupun masyarakat serta organisasi lain yang mencoba menghubungi mereka. Seperti yang tercermin dalam ucapan, "Itu bukan bagian saya. Saya tidak dapat membantu Anda." Selain itu, gaji dan prospek promosi para karyawan yang bekerja dalam birokrasi besar, jarang dinilai berdasarkan pencapaian terukur atau tingkat efisiensi kinerja organisasi dalam mencapai tujuannya (yang seringkali sukar diukur dalam lembaga pemerintah dan organisasi nirlaba lainnya) . Ini disebabkan setiap deviasi dari rutinitas prosedur menuntut izin dari atasan yang lebih tinggi dalam hierarki.

Kelemahan lainnya, organisasi berbirokrasi besar cenderung lamban dan tidak praktis dalam mengambil kebijakan yang penting (fenomena "lari dari tanggung jawab"). Juga kurang peka dalam menyadari dan merespon konsekuensi perubahan besar di sektor ekonomi, sosial, teknologi, dan kondisi di luar organisasi itu sendiri. Dengan kata lain, individu yang bekerja dalam sistem insentif birokrasi pada akhirnya menyadari bahwa demi kepentingan mereka sendiri, mereka harus berpegang teguh pada peraturan internal dan segala formalitas menjalankan ritual. Bersikap sesuai prosedur lebih utama dari pada tujuan, yakni melayani klien atau masyarakat umum yang seharusnva mereka menjadi tanggung awab dari para birokrat itu sendiri. Ini adalah salah satu fenomena birokrasi yang sering terjadi. Baik dari zaman Weber (1922) hingga sekarang ini. Sepertinya birokrasi memunculkan stigma terhadap masyarakat sehingga tidak bisa mengoptimalkan kerja para birokrat.

Konsepsi yang di kemukakan oleh Max Weber mengenai model “ ideal type “ dari tata hubungan organisasi yang rasional yang menjadi pertanyaan bagaimana dengan konsep Max weber ketika di terapkan di Indonesia? Salah satu kutipan konsep birokrasi Max Weber adalah hubungan kerja di antara orang-orang dalam organisasi didasarkan atas prinsip impersonal hal ini sangat bertentangan dengan yang terjadi di Indonesia yang lebih mengedepankan personalitas hubungan.

Personalitas dalam birokrasi di Indonesia sangat dibutuhkan, dengan hubungan itu akan tercipta hubungan emosional yang lebih kuat,terbangun hubungan kekeluragaan dan gotong royong. Tetapi kita tahu juga dengan hubungan personalitas tersebut kadangkala membuat organisasi menjadi stagnan, biasanya hubungan kekeluargaan atau ikatan kekerabatan itu terbawa dalam lingkungan birokrasi sehingga banyak dalam organisasi karena keluarganya membiarkan begitu saja berbuat semaunya.

Banyak atasan yang lebih mendahulukan kepentingan pribadi dari pada kepentingan birokrasi dan begitu juga ketika masuk dalam birokrasi, orang tidak melihat dari kapasitas dan intelektualitas tetapi didasarkan pada hubungan kekeluargaan atau berapa besar uang yang yang dia siapkan untuk masuk dalam birokrasi (gratifikasi).

Perlu digaris bawahi pendapat Max Weber bahwa hubungan personalitas dalam sebuah organisasi bisa terwujud dengan intelektualitas. Dengan intelektualitas tersebut mampu membangun hubungan yang kerja yang baik tanpa membangun hubungan inpersonalitas yang menurut kami hubungan inpersonal sangat kaku untuk diterapkan di Indonesia dan kebanyakan birokrasi kita tidak ada yang menerapkan rasionalitas dalam kerja.

Memang jelas teori  Max weber sangat dilematis ketika diterapkan di Indonesia, justru itu kami sepakat teori Max weber itu direvisi di mana hubungan kerja didasarkan pada hubungan personalitas dan inporsanalitas. Kita harus bisa memposisikan pada saat kapan kita membangun hubungan personalitas dan pada situasi formal kita membangun hubungan inpersonal. Dari situ kita bisa melihat sejauh mana birokrasi itu terbangun dengan baik dan apa yang dicita-citakan Max Weber itu akhirnya terwujud. Karena dengan keseimbangan dalam menempatkan diri kita melalui hubungan personal maupun inpersonal, maka keefektifan dan efisiensi kerja bisa terwujud serta menghasilkan suatu hasil kerja yang maksimal.

Konsep Max Weber diciptakan untuk memberikanan pelayanan kepada masyarakat dengan pendekatan inpersonal, tanpa melihat siapa yang yang dilayani, dan pelayanan yang diberikan sama rata. Itulah kelemahan, juga ketika pelayanan yang diberikan ada hubungan personal banyak terjadi kasus penyelewengan jabatan maupun kekuasaan.

Kemudian perlu diketahui bahwa organisasi dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat pada saat itu,  seperti kutipan dari Weren Bennis bahwa pada setiap zaman itu secara evolusioner akan mengembangkan suatu organisasi yang cocok untuk zamannya. Jadi apa yang diungkapkan Max Weber tidak sesuai dengan konteks sekarang ini. Contohnya seperti apa yang terjadi di Indonesia bahwa banyak birokrasi yang dibentuk tanpa melihat fungsi dalam sebuah organisasi.

Dari beberapa hal sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa hubungan kerja diantara orang-orang dalam organisasi di Indonesia harus didasarkan pada prinsip persolitas dan impersonalitas dan dalam pembentukan organisasi disesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu. Karena pada hakikatnya penempatan hubungan personal maupun inpersonal memilik suatu manfaat yang bisa kita manfaatkan untuk pencapaian tujuan organisasi.